JABARNEWS | BANDUNG – Polda Jabar didampingi Polres/Ta/Tabes untuk segera mempersiapkan direkrif atau undang-undang hukum Kapolri yang in charge pada pendistribusian bantuan sosial. Untuk itu diharapkàn Kapolres/Ta/Tabes langsung berkoordinasi dengan dengan dinas sosial di daerah masing-masing, Jumat (11/1/2019).
Siang ini telah dilaksanakan video conference Kapolri tentang Pelaksanaan penandatanganan MoU antara Polri dan Kemensos RI. Pembahasannya mengenai bantuan pengamanan dan penegakan hukum pada penyaluran bantuan sosial (bansos).
Acara yang digelar di Mapolda Jabar itu dihadiri Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Agung Budi Maryoto, Wakapolda Jabar Brigjen Supratman, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, pejabat utama Polda Jabar, Kadinsos Provinsi Jabar, Kapolres/Ta/Tabes, dan lain-lain.
Kapolri menyatakan, diadakannya MoU ini sangat penting karena hampir 60 persen masyarakat Indonesia masuk dalam katagori low class, sehingga memerlukan bantuan dari pemerintah (Kemensos). Atensi pada 2019 bantuan akan diberikan kepada masyarakat kurang mampu, bencana alam, dan bencana sosial.
Polri akan membentuk Satgas Khusus Pengamanan Bantuan Sosial yang akan dipimpin bintang dua (Brigjen Pol). Selain itu, akan dipelajari mekanisme bantuan dan siapa saja yang menerima bantuan tersebut, jangan sampai menjadi masalah Hukum dan masalah keamanan.
Jika dalam pelaksanaannya ada penyimpangan seperti kebocoran pada saat distribusi maka akan menjadi persoalan Hukum sehingga nantinya bisa diproses.
Polri siap membantu dan akan menyampaikan secara transparan kepada publik dengan cara ekspose media massa, dimana Humas Polri dan Bareskrim Polri menjadi ujung tombak dalam pengamanan dan kalkulasi data.
“Untuk menghadapi situasi terkini, diharapkan para kapolres jajaran Polda Jabar untuk bersinergi dengan TNI terutama menjelang Pemilihan Presiden,” ujar Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto, M.Si. (San)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
