aqua

Menteri Keuangan Terbitkan Aturan Pajak Toko Online, Termasuk Dagang Via Medsos KomBis

JABARNEWS | JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Pajak Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik E-Commerce.

"Kebijakan tersebut ditujukan untuk kegiatan e-commerce dalam daerah kepabeanan Indonesia dan berlaku mulai 1 April 2019," kata Menteri Keuangan, dikutip jpnn, Sabtu (12/1/2019).



Secara rinci, ketentuan tersebut mengatur perlakuan pajak untuk penyedia platform marketplace (termasuk perusahaan Over the Top di bidang transportasi) dan pedagang/penyedia jasa pengguna platform e-commerce yang berkedudukan di Indonesia.

Selain itu perdagangan e-commerce di dalam daerah kepabeanan Indonesia, melalui sistem elektronik berupa online retail, classified ads, daily deals, atau media sosial.

"Pajak yang diatur dalam ketentuan tersebut yaitu PPN (Pajak Pertambahan Nilai, PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), dan PPh (Pajak Penghasilan) atas transaksi di dalam Daerah Pabean; serta Bea Masuk dan/atau PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor)," ujarnya.
Halaman selanjutnya 1 2 3 4
Tags :

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi