JABARNEWS | BANDUNG – Soal langkah Wali Kota Cirebon yang juga kader Demokrat, Nasrudin Azis, memilih mendukung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya, mengungkapkan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memberi teguran dan sanksi kepada Aziz.
“Kewenangan secara struktural ada di DPP Demokrat. DPD Partai Demokrat Jabar menyerahkan masalah tersebut ke pengurus pusat Demokrat,” kata Asep, dikutip detikcom, Senin (21/1/2019).
Dikatakan Asep, posisi Azis di dalam struktur partai menjabat sebagai Ketua MPC Partai Demokrat Cirebon. Persoalan Azis membelot ini, lanjuntya, sama dengan Deddy Mizwar sebagai Ketua MPD Demokrat Jabar yang telah menyatakan sikap membantu pasangan Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019. Sikap berbeda yang ditunjukkan Deddy Mizwar itu tidak ada sanksi dari partai.
“Kang Azis itu ketua MPC sama dengan Bang Demiz di DPD. Bisa jadi (sikap Azis) merujuk presedennya Bang Demiz dan itu tidak ada tindakan (atau sanksi),” kata Asep.
Dia menyebutkan, surat keputusan sebagai ketua MPC yang diterima Azis itu diberikan oleh DPP. Sehingga secara struktural DPD Demokrat Jabar tidak bisa berbuat banyak selain menunggu instruksi dari pusat terkait sanksi atau keputusan lainnya.
“Jadi domainnya kalau DPD, DPC itu SK (surat keputusan) dari DPP. SK ketua MPC ini sama dengan SK ketua DPC, jadi kita tidak buat apa-apa secara struktural,” ucap Asep.
Selain itu, dia memahami kondisi politik di Kota Cirebon sehingga mempengaruhi sikap politik yang dipilih Azis. Sekadar diketahui, sejumlah partai pengusung Azis di Pilwalkot lalu merupakan partai pendukung Jokowi di Pilpres.
“Dalam peta politik Cirebon. Pengusung partai Kang Azis semua ke Jokowi. Nasdem, PKB saya pahami suasana kebatinan apa yang ada di diri kang Azis,” katanya. (Des)
Jabarnews | Berita Jawa Barat
