aqua

Developer Harus Sediakan Lahan 40% Untuk RTH

Gambar ilustrasi ruang terbuka hijau, (Foto: Kabar Banten).

JABARNEWS | BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Dewan Permusyawarahan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung akan mempercepat revisi Perda mengenai luas lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Keberhasilan Pemkot mengoptimalkan aturan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dari sekitar 500 pengembang masih nihil.

Terhitung sejak Perda Nomor 7/2013 mengenai kewajiban setiap pengembang dengan perumahan seluas lebih dari 5000 meter persegi menyediakan lahan berupa PSU ke Pemkot Bandung.

Baca Juga:

Dua Orang Mantan DPRD Kota Bandung Terbukti Melakukan Korupsi, Begini Kata Jaksa KPK

Awas, Penipuan Perumahan Terjadi di Bandung Barat dan Sumedang



Hingga saat ini dari total 500 pengembang, hanya 20 pengembang yang menyerahkan PSU. Hal tersebut mendorong Pemkot bersama DPRD untuk mempercepat revisi perda. Kendati sejumlah pengembang sudah membereskan proyek sebelum perda tersebut disahkan.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan, dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung, Dadang Dharmawan, mengatakan, saat ini aturan tentang porsi minimal 40% dan tenggat dua tahun selambat-lambatnya pengembang menyediakan PSU masih menjadi kendala.

"Pasalnya hampir 90% pegembang di Bandung sudah ada sebelum tahun terbit perda di 2013 lalu. Luasan PSU jamak ditemukan kurang dari 40%, sehingga pemkot tidak bisa terima," kata Dadang, Kamis (31/1/2019).
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : pemkot bandung dprd kota bandung ruang terbuka hijau rth developer

berita terkait

Liburan Sebentar Lagi, Pemkot Bandung Bakal Lakukan Ini

Libur Panjang, Pemkot Bandung Tutup Sementara Hiburan Malam

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi