aqua

Disdik Kab. Bandung: Pengadaan Fingerprint Sudah Sesuai Prosedur

Ilustrasi

JABARNEWS | KAB. BANDUNG - Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung mengakui tidak menemukan adanya kesalahan, apalagi indikasi pelanggaran regulasi dalam pengadaan mesin absen fingerprint (sidik jari) di wilayah kerjanya.

Soalnya, pengadaan alat tersebut murni dilakukan secara swakelola masing-masing sekolah, sebab menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Baca Juga:

Tergiur Lelang Arisan, Ratusan Warga Kab. Bandung Ditipu Pasutri

Duh, Perkumpulan LGBT Muncul Di Majalaya Dan Paseh Kabupaten Bandung



Mantan Kepala Bidang SD Disdik Kabupaten Bandung, Maman Sudrajat mengatakan, dasar hukum pengadaan mesin absen fingerprint merupakan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang BOS. "Dalam regulasi itu tercantum ada keharusan untuk membeli mesin absen fingerprint dalam pembelanjaan sekolah," ujarnya saat dikutip Galamedianews.com, Minggu (3/2/2019).

Menurut Maman, aturan itu jelas menguatkan jika pembelian mesin fingerprint merupakan otonomi sekolah. Sementara Disdik sendiri hanya bertugas mengingatkan.

"Disdik Kabupaten Bandung baru mengeluarkan edaran pada akhir 2018 untuk mengingatkan sekolah-sekolah. Soalnya per 1 Januari 2019, penerapan mesin absen fingerprint harus sudah efektif," kata Maman yang kini memiliki jabatan baru sebagai Kepala Bidang SMP setelah dilantik Bupati Bandung Dadang M. Naser pada 1 Februari 2019.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : Kabupaten Bandung Disdik Kabupaten Bandung Pengadaan Fingerprint Pemkab Bandung

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi