Dirjen PPMD: 123 Negara Belajar Pengelolaan Desa Dari Indonesia

JABARNEWS | JAKARTA – Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kemendesa PDTT, Taufik Madjid, mengatakan, beberapa negara tengah belajar kepada Indonesia terkait pemerintah Indonesia keberhasilan mengelola desa.

“Tadi pagi (13 Februari 2019, Red.) Pak Menteri Desa bertolak ke Roma, Italia. Pak Menteri akan memberi paparan di hadapan 123 negara, terkait capaian dan keberhasilan desa di Indonesia. Tentunya, itu tak lepas dari dana desa dan program pendampingan,” kata Taufik, saat workshop penyusunan Roadmap TPP, di Jakarta, Rabu (13/2/2019), dikutip tribunnews.com.

Taufik mengatakan, secara nasional, angka kemiskinan di desa sudah turun sekitar 1,2 juta. Jumlah desa yang berstatus mandiri, maju, dan berkembang, juga bertambah setiap tahunnya.

Selain itu, pendapatan perkapita masyarakat desa naik dua kali lipat dibanding sebelumnya. Ekonomi masyarakat desa sudah semakin kuat.

Baca Juga:  Belasan Motor Terjaring Penertiban Knalpot Brong di Mapolres Purwakarta

“Pencapaian tersebut, karena manfaat adanya dana desa dan program pendampingan. Jumlah tenaga pendamping desa, yakni 39 ribu secara nasional. Ini yang saya harap terus dijaga kualitas kinerja dan semangatnya,” kata Taufik.

Selanjutnya dia mengatakan, Kemendesa PDTT berharap tenaga pendamping profesional (TPP) berkontribusi optimal dalam penyusunan Roadmap Tenaga Pendamping Profesional 2020-2025 Tingkat Nasional.

Dia menuturkan, kajian roadmap TPP oleh seluruh provinsi itu dapat diintegrasikan menjadi satu dokumen penting agar dapat memotret seluruh kegiatan pendamping desa secara efektif dan efisien.

“Kita yakin kajian roadmap yang dilakukan provinsi bekerjasama dengan perguruan tinggi di daerah masing-masing dapat menghasilkan kebijakan program pendampingan yang efektif dan efisien secara nasional”, kata Taufik.

Baca Juga:  Seret Nama Ketua KPK Firli Bahuri, Kebocoran Dokumen ESDM Naik ke Tahap Penyidikan

Dirjen mengingatkan seluruh Pendamping Desa di Indonesia, saat ini Kemendesa dan pendamping desa tengah berada dalam “program besar”, yakni pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Program ini dibiayai negara dengan dana yang sangat besar. Oleh sebab itu, ouput yang dihasilkan pun harus sepadan, bahkan harus lebih besar pula.

“Kita semua berharap seluruh Tenaga Pendamping Profesional untuk berperan lebih aktif dan manfaat lebih besar bagi Desa. Beri kontribusi terbaikmu,” ujar Taufik.

Sebagai kementerian yang menjalankan fungsi pembangunan desa dengan pembiayaan dari Dana Desa, Taufik berharap agar pemanfaatan dana desa harus benar-benar sesuai semangat UU Desa, yakni Desa yang maju, mandiri, sejahtera, dan demokratis.

Direktur PMD, M Fachri, mengatakan, dari 33 provinsi (minus DKI Jakarta) yang mengelola dana desa, saat ini 22 provinsi telah menyelesaikan kajian roadmap TPP-nya.

Baca Juga:  Pemkot Bandung Harus Perluas Edukasi Warga Terkait Pencegahan dan Penanganan Kebakaran*

Sedangkan 11 provinsi lain sedang menyelesaikan kajian roadmap itu.

“Insya Allah, bulan Mei 2019 nanti sudah selesai semuanya”, kata Fachri.

Fachri menambahkan, tujuan kajian Roadmap adalah terlaksananya studi kerja sama dengan perguruan tinggi tentang roadmap tenaga pendamping, terjadinya umpan balik dari peserta terhadap hasil studi roadmap tenaga pendamping, dan tersosialisasinya pengelolaan dana DOK P3MD dan PID tahun 2019.

Selanjutnya, terkonsolidasinya hasil final pendapataan nasional (SPI) dan terkonsolidasinya hasil verifikasi dokumen pembelajaran inovatif.

“Saat ini, sudah tersedia puluhan ribu dokumen pembelajaran hasil dari kerja-kerja inovatif yang siap direplikasi oleh desa-desa dalam rangka memajukan dan memandirikan desa,” tandas Fachri. (Raw)

Jabarnews | Berita Jawa Barat