bjb

Komisioner KPU Jabar: Jangan Ada Kampanye Saat Reses

Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Jabar, Yedi Sunardi bersama Komisioner Bawaslu Jabar, Wasikin memaparkan materi kepada pendamping reses anggota DPRD Jabar, Kamis (14/2/2019), (Foto: Humas DPRD Jabar).

JABARNEWS | BANDUNG - Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat gelar Pengarahan Pendamping Reses I Tahun Sidang 2019 bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jabar, di Ruang Bangar DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis (14/2/2019). 

Hadir dalam kesempatan tersebut sebagai narasumber Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat, Idham Kholik dan anggota Bawaslu Jabar, Wasikin.

Komisioner KPU Jabar, Idham Kholik, mengapresiasi atas digelarnya sosialiasi pendamping reses yang melibatkan KPU beserta Bawaslu. Hal ini dilakukan untuk memastikan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tidak melanggar aturan kampanye.

"Saya tegaskan reses adalah kegiatan legislatif, dan merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu konstituennya. Tapi kami memohon saat reses tidak boleh APK dan melakukan kampanye," katanya.

Idham menambahkan, sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 Pasal 280 tentang Larangan dalam Kampanye terdapat larangan menggunakan fasilitas negara. Manurut Idham, reses merupakan fasilitas negara karena reses menggunakan dana APBD.

"Saya yakin bahwa dengan niatan baik para pendamping reses DPRD Provinsi Jawa Barat tidak akan pelanggaran kampanye pada saat pelaksanaan reses," ujarnya.

Komisioner Bawaslu Jabar, Wasikin, menjelaskan, sesuai dengan tugasnya, Bawaslu adalah mengawasi, memperingati, dan mencegah terjadinya pelanggaran kampanye. Pihaknya khawatir adanya potensi penyalahgunaan reses sebagai media kampanye, karena waktu yang reses dan massa kampanye yang dilakukan secara bersamaan.

"Hadirnya Bawaslu di sini tujuannya untuk melakukan pencegahan terhadap para pendamping saat mendampingi anggota DPRD Jabar ketika melakukan reses di lapangan. Sehubungan waktunya bersamaan dengan massa kampanye, dikhawatirkan adanya potensi reses rasa kampanye," ujarnya.
Baca Juga:

Dorong Keterlibatan Politik Perempuan

Infrastruktur Perikanan Harus Jadi Prioritas


Dia menekankan, jangan sampai agenda reses dicampuradukan dengan kegiatan kampanye, karena hal tersebut menyalahi aturan.

"Reses jangan diikutcampurkan dengan kampanye. Kalau reses dibiayai oleh negara sedangkan kampanye tidak boleh dibiayai oleh negara. Jangan sampai resesnya tidak terasa, malah kampanyenya yang berasa," katanya.

"Jangan sampai aspirasi masyarakat dikesempingkan, dan unsur kampanye menjadi dominan. Dan ini yang harus ini cegah," tambahnya.

Ia mengimbau, kepada penyelenggara reses di lapangan untuk dapat memperhatikan aturan-aturan terkait kampanye. Salah satunya memasang Alat Peraga Kampanye (APK) dan menggunakan fasilitas-fasilitas negara yang digunakan untuk berkampanye.

"Jangan melanggar rambu-rambu larangan berkampanye salah satunya seperti menggunakan fasilitas negara, tempatnya jangan ditempat yang terlarang dan tidak memasang APK," pungkasnya. (Des)

Jabarnews | Berita Jawa Barat



Tags : dprd jabar reses dprd jabar Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Jabar Yedi Sunardi Komisioner Bawaslu Jabar Wasikin

berita terkait

Sosialisasi Siap Jabar dan K-Mob

DPRD Jawa Barat Sahkan Perda Kewirausahaan Daerah

Anggota Bertambah Ruangan DPRD Jabar Dirombak

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi