Bawaslu Minta KPU Purwakarta Serius Lakukan Simulasi Pemungutan Suara

JABARNEWS | PURWAKARTA – Guna memastikan tidak ada kesalahan teknis saat pemungutan suara berlansung, Bawaslu Purwakarta desak KPU Purwakarta untuk melaksanakan dan memperbanyak praktek simulasi pemungutan suara.

“Sudah kita sampaikan ke KPU, waktu rakor beberapa waktu lalu. Simulasi sangat penting dilakukan,” kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Purwakarta, Oyang Este Binos, saat ditemui di ruangan kerjanya, Senin (11/3/2019).

Ada beberapa alasan diperlukannya simulasi, lanjut dia, pertama, banyaknya petugas KPPS baru di hampir semua TPS se Purwakarta. Hal ini tentu saja akan membuat cukup gagap mereka saat bertugas.

Baca Juga:  Risma Sebut Beras Bantuan Presiden yang Dikubur di Depok Rusak Akibat Kehujanan

“Nah Kedua, mekanisme pencoblosan di Pemilu 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya. Setidaknya ada 5 surat suara yang akan dicoblos pemilih dengan kotak suara yang berbeda beda. Perlu kejelian petugas mengarahkan pemilih,” jelas Binos.

Ketiga, lanjut dia, adanya pemilih pindahan. Terhadap kategori pemilih DPTb tersebut, belum tentu surat suara yang diberikan sama jumlahnya dengan pemilih lain yang statusnya pemilih biasa atau non DPTb. Artinya, petugas harus bisa memahami betul konteks dapil.

Baca Juga:  Pemkot Bandung Dinilai Minim Berikan Informasi Corona kepada Pedagang Pasar

“Pemilih pindahan dari luar daerah, misalnya Subang tentu surat suaranya akan diberikan tidak utuh,” ucap Binos.

Keempat, lanjut Binos, berkaca pada Pilkada 2018, masih ada petugas yang tidak cermat dalam mengisi format C7 atau daftar hadir, Pemilu 2019 hal itu tidak boleh terjadi lagi. Meski tak berpengaruh terhadap angka perolehan suara, namun dapat berpotensi gaduh.

“Kesalahan teknis sekecil apa pun harus dihindari,” desaknya.

Kelima, tambah Binos, melalui proses simulasi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk seluruh tahapan pungut hitung berlangsung bisa diperoleh. Sehingga KPU bisa mendapat gambaran sekaligus mengupayakan langkah antisipasi jika dalam prakteknya nanti muncul kendala teknis.

Baca Juga:  Merasa Dirugikan, Driver Online Harapkan Perhatian Pemerintah dan Legislatif

“Jadi, kalau petugas KPPS yang jumlahnya hampir 19 ribu orang itu hanya mengandalkan bintek, saya kira itu tidak cukup efektif. Perlu juga mereka sebagiannya dilibatkan langsung dalam kegiatan simulasi. Dan simulasi tak cukup sekali,” pungkasnya. (Gin)

Jabar News | Berita Jawa Barat