Atasi Masalah Pendidikan Pemkab Tasikmalaya Bentuk Satgas Wajar

JABARNEWS | KAB.TASIKMALAYA – Untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan diwilayahnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Wajib Belajar (Wajar).

Adapun tugas Satgas Wajar itu nantinya melakukan pendataan jumlah anak yang tidak sekolah dan menginvestigasi akar permasalahannya. 

“Ini kita lakukan demi dunia pendidikan, maka Satgas Wajar akan segera dibentuk,” kata Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto saat dijumpai sejumlah awak.

Pemerintah tidak bisa tinggal diam mendapatkan fakta hari ini bahwa rata-rata waktu sekolah anak-anak di Kabupaten Tasikmalaya hanya 6,7 sampai 7 tahun atau kelas dua SMP dan tidak tamat. Ini persoalan pendidikan yang wajib dituntaskan.

Baca Juga:  Ini Dia Sembilan Perawatan Kulit Bagi Yang Berjerawat

Dunia pendidikanlah hal utama setelah bernapas. Oleh karena itu, pendidikan harus mendapat prioritas sampai kapan pun dan oleh siapa pun, karena menyangkut nasib bangsa di masa mendatang. 

“Apakah alasannya karena faktor ekonomi keluarga? maka pemberdayaan dan peningkatan tarap hidup keluarganya yang harus kita bidik. Kemudian apakah alasannya karena jarak tempuh ke sekolahnya jauh dan sulit? Maka infrastruktur harus dikaji dan lain sebagainya. Atau karena tidak ada semangat belajar? Maka kita bantu motivasi mereka. Penanganannya pasti akan melibatkan multi lintas sektor,” jelasnya. 

Baca Juga:  Menteri Eko: Fokus Satu Prukades Kunci Kemajuan Ekonomi Desa

Berdasarkan data yang ada, anak-anak usia sekolah di Kabupaten Tasikmalaya baru 90 persen tuntas SMP dan dimungkinkan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

“Artinya ada 10 persen anak-anak usia sekolah dari total penduduk 1,8 juta hingga 2 juta jiwa di Kabupaten Tasikmalaya yang harus disentuh,” ucapnya.

Baca Juga:  Lindungi Ibu dan Anak, Yossi-Aries Kembangkan Program Puspa

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dadan Wardana menyebutkan, Satgas Wajar akan bekerjasama dengan pemerintahan desa dan turun ke daerah hingga ke daerah terpencil. 

“Mereka melakukan pendataan berapa jumlah anak, identitas keluarga, kondisi kehidupan serta hal lainnya. Jika alasannya sudah diketahui, maka akan mudah bagi Pemerintah untuk mengambil langkah menuntaskan permasalahannya,” ujar. (Yud)

JabarNews | Berita Jawa Barat