JABARNEWS | BANDUNG – Dalam rangka meningkatkan partisipasi publik untuk memantau prilaku ASN, Forum Netralitas ASN Jabar menggelar edukasi dan sosialisasi cara melakukan pemantaun netralitas ASN di Pemilu di Car Free Day Dago, Minggu (31/3/2019).
Koordinator Forum Netralitas ASN Jabar Pius Widiyatmoko, mengatakan dalam Pemilu ASN dilarang secara eksplesit menyatakan keberpihakkannya kepada salah satu calon, baik secara online maupun offline.
“Jadi memang ASN masih memiliki hak pilih, beda dengan TNI dan Polri yang tidak memiliki hak pilih. Tapi bukan berarti mereka secara bebas mengekspresikan secara terbuka,” kata Pius.
Pius mengungkapkan, sembilan ASN secara terbuka mengekspresikan dukungan kepada salah satu paslon, baik melalui media sosial dan juga secara langsung.
“Terpantau di kita ada beberapa di Kota Bandung, itu kemarin kita menemukan salah satu lurah di Kota Bandung yang menyatakan keberpihakannya secara eksplisit ke 02. Kemudian di Dishub Kota Bandung sama 02 juga,” tutur Pius.
Lanjut Pius, dukungan ke paslon 01 dan 02 juga terjadi secara terang-terangan dilakukan oleh dosen di salah satu PTN di Bandung.
“Ada beberapa yang agak vulgar dosen ini mengajak si mahasiswa ketika proses belajar mengajar, beberapa juga ada yang menyebarkan APK salah satu paslon dilingkungan kampus,” ungkapnya.
Dia pun mengatakan, sembilan ASN dengan bukti kuat tersebut telah dilaporkan ke Komisi ASN terkait pelanggaran kode etik.
“Dari delapan sampai sembilan temuan yang buktinya sudah kuat, secara eksplisit telah menyatakan keberpihakan ke capres ini. Tapi ada beberapa yang indikasinya kita belum berani melaporkan karena masih sumir,” imbuhnya.
Pun dalam kegiatan ini, Pius mengimbau agar masyarakat ikut memantau prilaku ASN jelang Pemilu 2019. Apabila menemukan indikasi atau bukti pelanggaran masyarakt bisa melapor ke lapor.go.id atau lapor.kasn.go.id.
Hal ini karena dikhawatirkan para ASN memanfaatkan fasilitas dan jabatannya untuk kepentingan pemenangan salah satu calon.
“Paling dikhawatirkan penggunaan asset-aset negara, apalagi mereka-mereka yang menduduki jabatan level atas. Dia mampu menggerakan sumber daya publik, sumber daya raktyat ini karena dia memiliki keberpihaka, ini yang kita khawatirkan. Makannya Bawaslu dan KASN itu bekerja sama untuk memantau ini.” kata Pius. (Rob)
