JABARNEWS | MAJALENGKA – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Majalengka melakukan aksi demo ke Sekretariat KPU Majalengka.
Aksi tersebut mereka lakukan untuk menuntut anggaran sosialisasi, pelantikan dan bintek KPPS dicairkan segera.
Pasalnya, hingga saat ini mendekati tanggal 17 April 2019, semua kegiatan tersebut menggunakan dana talangan alias meminjam ke pihak ketiga.
Pihak PPK dan PPS merasa khawatir pelaksanaan Pileg dan Pilpres nanti tidak akan optimal/maksimal.
Ketua Forum PPK se-Majalengka, Sugeng Raharjo mengatakan pihaknya menginginkan pelaksanaan Pileg dan Pilpres yang tinggal hitungan hari tersebut dapat didukung dengan anggaran yang lancar.
“Kami bukan robot, kami bukan budak, oleh karenanya tolong cairkan hak kami. Anggaran untuk bintek dan sosialisasi segera cairkan, supaya kerja kami di tingkat PPK dan PPS juga maksimal,” ujarnya, di halaman Sekretariat KPU Majalengka di Jalan Gerakan Koperasi No.18, Jumat sore (5/4/2019).
Sementara itu, pihak Sekretariat KPU Majalengka, Lilis Yuliasih mengatakan, keterlambatan anggaran cair ke tingkat PPK dan PPS tidak hanya terjadi di Kabupaten Majalengka.
Keterlambatan karena beberapa faktor, salah satunya, yakni laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari setiap PPK harus diserahkan terlebih dahulu.
“Hanya sebagian kecil SPJ yang baru kami terima, padahal itu semua merupakan syarat pencairan anggaran bintek, sosialisasi di tingkat PPK dan PPS,” ungkapnya.
Lilis menambahkan, sebetulnya anggaran PPK dan PPS telah ditransfer sebanyak Rp16 milyar dan telah masuk ke rekening BRI setiap PPK Kecamatan per-tanggal 5 April 2019 hari ini.
”Hari ini sudah cair, namun tetap untuk penarikan harus ada rencana anggaran terlebih dahulu, baru bisa dicairkan,” pungkasnya. (Rik)
Jabar News | Berita Jawa Barat
