JABARNEWS | PURWAKARTA – Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) di Kabupaten Purwakarta, menegaskan tak akan memberikan ruang untuk Komunitas Royatul Islam (Karim) di Purwakarta.
Pasalnya, belakangan ini sedang ramai diperbincangkan terkait Karim yang diduga gerakan komunitas ini reinkarnasi dari organisasi terlarang, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
“Yang paling penting komitmen kami, tidak boleh ada ruang sedikitpun untuk gerakan-gerakan seperti itu masuk ke Purwakarta, termasuk bagi para pelajar,” ujar Ketua IPNU Kabupaten Purwakarta, Rekan Riyan Haqi Khoerul Anwar, Senin (15/4/2019).
Menurutnya, komunitas tersebut berupaya mendekati para pelajar untuk melancarkan ajaran-ajarannya yang disinyalir membahayakan mereka. Bahkan lanjut dia, mereka juga sudah mulai masuk ke sekolah-sekolah dan melakukan sosialisasi ajarannya dibeberapa daerah.
“Mereka sudah mulai menyasar pelajar dengan masuk ke sekolah-sekolah, sangat mengkhawatirkan jika mereka (pelajar, red) dicekoki hal demikian,” kata Rekan.
Dikalangan warga dan pelajar NU, Pancasila merupakan ideologi negara yang muthlak dan final tidak bisa digangggu gugat lagi.
“Pancasila didirikan oleh pendiri bangsa yang perjuangannya sampai meneteskan darah. Lantas kelompok mana lagi yg mau merongrong Pancasila dan NKRI?,” kata dia.
Maka pelajar NU Purwakarta, lanjut Rekan, pihaknya siap mengawal untuk tidak terjebak dengan dogma-dogma yang disebarkannya dan siap menghadapi kelompok-kelompok yang bertolak belakang dengan pancasila.
“Karena menurut ulama-ulama kami bahwa Pancasila sudah final sebagai landasan dasar dan itu harga mati,” ucapnya.
Tak berhenti disitu, Rekan juga akan mengintruksikan pengurus IPNU-IPPNU di setiap kecamatan agar lebih memakmurkan tempat-tempat ibadah.
“Kami juga akan berkoordinasi dengan IPNU-IPPNU tingkat kecamatan untuk lebih meramaikan masjid, mushala dengan kegiatan IPNU-IPPNU untuk mencegah paham-paham lain yang masuk,” tuturnya.
Menurut dia, upaya pencegahan komunitas yang dinilai membahayakan keutuhan NKRI itu memang menjadi bagian tanggungjawabnya. Namun dirasa akan jauh lebih efektif tatkala sejumlah elemen masyarakat, pemerintah juga sejumlah organisasi bersatu untuk membendungnya.
“Kami juga akan berkoordinasi dan meminta Pemkab, Disdik, Kemenag, LP Ma’arif untuk bersama-sama membendung gerakan yang menolak Pancasila,” pungkasnya. (Gin)
Jabar News | Berita Jawa Barat
