Kinerja BUMD di Jawa Barat Belum Optimal

JABARNEWS | BANDUNG – Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai belum optimal oleh Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal itu disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya permasalahan minimnya aset serta mis manajemen.

“Kita akan perbaiki beberapa BUMD yang ada, dan kita optimis dengan adanya perbaikan itu nantinya, kedepa akan bisa memperbaiki BUMD di Jawa Barat,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Is Budi Widuri, Selasa (7/5/2019).

Baca Juga:  SJH Siap Jadi Venue Piala Menpora, Dispora: Sudah Standar Kelas Dunia

Adapun permasalahan yang dialami oleh beberapa BUMD disebabkan oleh sulitnya penggunaan aset dan terjadinya mis manajemen.

“Permasalahannya utama BUMD di Jabar, kalo saya lihat ada masalah aset, sehingga ada kekurangan dan mis manajemen sehingga kurang bisa mendapatkan hasil yang optimal,” ucapnya.

Terkait belum efektifnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Majalengka, Ia menambahkan, disebabkan belum tersedianya akses menuju bandara tersebut.

Menurutnya persoalan akses tersebut berpengaruh besar terhadap animo masyarakat, sehingga mayoritas masyarakat Jawa Barat belum dapat beralih menggunakan BIJB.

Baca Juga:  Gersang, Aparat Desa Langensari Hijaukan Bantaran Sungai Citarik

“BIJB tidak optimal salah satunya karena kurangnya kerjasama dalam segi infratrukstur terutama akses menuju BIJB (toll dan kereta) yang belum bisa mencapai area BIJB. Kita harus mencontoh Medan (Bandara Kualanamu), disana Kereta Api ada jalan khusus ke bandara,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Hilman Sukiman mendorong, BUMD Jawa Barat untuk fokus meningkatkan kinerjanya. Dengan harapan target deviden yang telah direncanakan dapat terpenuhi.

Baca Juga:  Ramalan Zodiak Keuangan 23 Mei 2022, Pemilik Rasi Bintang Aries dan Taurus

“Saat ini BUMD juga harus melakukan inovasi terkait pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Hilman menjelaskan, hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur akhir Tahun 2018 sudah cukup baik. Namun ada catatan terkait peningkatan kinerja BUMD di Jawa Barat harus terus ditingkatkan terutama dari segi investasi.

“Penanaman modal dan sebagainya harus ada peningkatan yang lebih jauh, apalagi BUMD yang disinyalir belum ada BUMD yang memberikan dividen” kata Hilman. (Red)

Jabar News | Berita Jawa Barat