JABARNEWS | PURWAKARTA – Penolakan atas ajakan aksi People Power terus berdatangan. Kali ini giliran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Purwakarta yang menolak aksi pengerahan massa tersebut.
Hal ini seperti yang disampaikan Ketua PCNU Kabupaten Purwakarta Drs H Bahir Muchlis melalui siaran persnya yang diterima awak media, Rabu (15/5/2019).
“Kami mengajak kepada seluruh warga Nahdiyin dan seluruh masyarakat Purwakarta, bahwa setelah kita menyalurkan hak suara pada Pileg dan Pilpres, maka untuk hasilnya kita harus bersabar,” ujarnya.
Yakni, sambungnya, menunggu hasil real count dari Komisi Pemilihan Umun (KPU).
“Karena itu, PCNU menolak ajakan People Power,” ujar Bahir.
Hal senada diungkapkan Rois Syuriah NU Purwakarta DR KH Abun Bunyamin, mengatakan Secara demokratis People Power adalah hak masyarakat. Namun, sebaiknya tidak perlu dilakukan.
“Ada tiga hal yang menjadi pertimbangan. Pertama, kita percayakan hasil perhitungan suara kepada KPU sebagai lembaga resmi pemerintah,” kata KH Abun.
Kedua, sambungnya, demi menjaga kesucian dan kekhusyukan ibadah di Bulan Ramadan.
“Mari kita menahan hawa nafsu, jaga kekondusifan dan ketenteraman di masyarakat, apalagi saat ini masih dalam suasana bulan suci Ramadhan,” ujarnya.
Ada pun yang ketiga, kata dia, ekses atau dampak negatif yang terjadi bila People Power terlaksana.
“Secara matematis pengerahan massa akan berpotensi chaos, bahkan hingga jatuhnya korban,” kata KH Abun.
Lebih dari itu, kyai kharismatik yang juga menjabat Wakil Ketua Rois Syuriah PWNU Jawa Barat ini menegaskan, aksi People Power bahkan berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, serta citra Indonesia bisa tercoreng.
“Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kesucian Bulan Ramadan. Kita serahkan kepada Allah Swt dengan menunggu hasil perhitungan KPU. Insya Allah semuanya bisa aman, damai, dan kondusif,” pungkasnya. (Gin)
Jabar News | Berita Jawa Barat
