bjb

DPW PKB Jabar Lakukan Bimtek LHKPN Bagi Caleg Terpilih

Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda, pada Bimtek LHKPN & Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Seluruh Caleg PKB Terpilih se-Jawa Barat, di Grand Hotel Pasundan Bandung, Minggu (19/5/19). (Foto: JabarNews)

JABARNEWS | BANDUNG - DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Jawa Barat melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) tata cara pemenuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Bimtek tersebut diperuntukan para calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2019. Bimtek diikuti 136 caleg tingkat kabupaten/kota dan 12 Caleg DPRD Provinsi Jawa Barat.

"Ini pertama kali setelah pemilu temen-temen kumpul. Agendanya soal bimtek, jadi ada satu tahapan yang harus diselesaikan semua caleg, yaitu melaporkan harta kekayaanya," ujar Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda, pada Bimtek LHKPN & Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Seluruh Caleg PKB Terpilih se-Jawa Barat, di Grand Hotel Pasundan Bandung, Minggu (19/5/19).

Huda menegaskan, berdasarkan undang-undang setiap caleg terpilih akan didiskualifikasi jika tidak melaporkan harta kekayaanya.

"Dia tidak boleh dilantik dan akan diganti pemenang selanjutnya. Jadi kami bikin bintek jangan sampai 136 caleg Kabupaten/Kota plus provinsi 12 caleg, ini ada masalah menyangkut soal tahapan. Jadi kami bintek dan datangkan konsultan yang mengetahui," katanya.

Terlebih, lanjut Huda, untuk seluruh Indonesia ada sekitar 15 ribu caleg PKB terpilih, yang cukup mengkhawatirkan jika nantinya tidak mampu menyesuaikan dengan sistem aplikasi pelaporan LHKPN dari KPK.

"Ini bisa beresiko karena waktunya antara 22 sampai 29 (April)," jelasnya.

Dengan tenggat waktu yang begitu singkat, kata Huda, maka pihaknya melakukan antisipasi dengan sejumlah skenario bagi para peserta terkait waktu serta materi yang harus disiapkan dan dilaporkan.

"Jangan sampai sudah dapat registrasi, tapi apa yang harus diupload belum disiapkan caleg," katanya.

Selain itu, lanjut Huda, bimbingan teknis itu merupakan bentuk rasa syukur DPW PKB Jabar yang mengalami lonjakan jumlah anggota legislatif baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi di Jawa Barat.

"DPRD Jabar dari tujuh (Pemilu 2014) bertambah jadi 12 anggota (2019), kabupaten dari 97 jadi 136. Angka ini naik hampir 41 anggota dewan baru. Kami syukuri dengan cara optimalkan peran caleg," katanya.

Baca Juga:

PKB Jabar Tuntas Laksanakan Sekolah PUMR dan UKK

PKB Jabar Gelar UKK Untuk Ciptakan Pimpinan Dewan Berkualitas

Akhir Juli mendatang, pihaknya telah menyiapkan konsep madrasah siasah menjadi sekolah politik PKB. Selama 10 hari para caleg terpilih akan digembleng menjadi anggota legislatif berkualitas.

"Spirit kami di Jabar, anggoga dewan akan kita fokuskan pada kerja-kerja services publik. Nanti akan bikin aplikasinya yang bisa setiap hari pengurus mantau aktivitas caleg di seluruh Jabar. Mereka harus benar-benar menunaikan janji yang sudah diucapkan, dikampanyekan," papar Huda.

Jika para anggota legislatif tersebut tidak mematuhi ketentuan, menurutnya akan mendapat tindakan keras dari partai. Sebab, aturan partai akan ditegakkan dengan sungguh-sungguh, tidak boleh lagi ada anggota partai yang tidak disiplin.

"Itu semua intruksi partai. Saya tindak tegas kalau ada anggota dewan yang tidak aspiratif memperjuangan kepentingan konstituen. Mereka harus menjaga marwah partai," tegas Huda.

Sebaliknya, bagi para anggota dewan terbaik akan didorong untuk mengikuti kompetisi pildaka bupati/wali kota. Diketahui, sebanyak delapan daerah di Jawa Barat akan digelar Pilkada serentak pada 2020 mendatang.

"Ini waktunya, hanya beberpa bulan kami targetkan kader terbaik jadi Bupati, minimal wakil bupati. Termasuk wakil bupati akan didorong menjadi bupati," ujar Huda.

Ia berharap, di Jawa Barat setidaknya ada lima wakil bupati yang bisa didorong menjadi bupati.

Sementara itu, disinggung soal rencana gerakan people power 22 Mei mendatang, tepat pada saat pengumuman hasil Pilpres 2019 oleh KPU, ia berharap tidak terjadi. Pasalnya, semua komponen termasuk partai pengusung Capres-Cawapres mestinya mengikuti tahapan yang sudah ditentukan KPU.

"Jangan sampai semua tahapan diikuti, tapi di ujung one prestasi. Saya kira gak baik bagi demokrasi," katanya.

Menurutnya, jika tidak siap menerima keputusan KPU maka sebaiknya tidak perlu ikut serta pada Pemilu 2024 mendatang. "Saya harap gak terjadi dan rasionalitas publik akan matang," pungkasnya. (Red)

Jabar News | Berita Jawa Barat
Tags : Caleg PKB DPW PKB Jabar Bimtek LHKPN Syaiful Huda

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi