aqua

Yuk Kenali Kriteria Rumah Bebas Pajak Berdasarkan Aturan Baru

Ilustrasi. (Dok. Net)

JABARNEWS | JAKARTA - Pemerintah kini telah menyesuaikan ketentuan yang mengatur batasan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang diberikan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ketentuan tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya yang Atas Penyerahannya Dibebankan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanda tangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Baca Juga:

Peningkatan Daya Saing Indonesia Tertinggi di Asia

Dirjen PPMD Ajak Semua Pihak Perkuat Ketahanan Dan Tata Kelola Pembangunan Desa



Dilansir dari laman detik.com, PMK tersebut menetapkan sejumlah kriteria rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dapat dibebaskan dari PPN. Kriteria pertama adalah luas bangunan tidak melebihi 36 m2.

Kriteria kedua adalah harga jual tidak melebihi batasan harga jual, dengan ketentuan bahwa batasan harga jual didasarkan pada kombinasi zona dan tahun yang berkesesuaian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK ini.

Kriteria ketiga yaitu rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak dimiliki.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : Kriteria Rumah Bebas Pajak PMK Baru Kemenkeu Aturan Baru Rumah Bebas Pajak

berita terkait

Harga Rokok Segera Naik

Menkeu Sri Mulyani Berduka

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi