JMN Channel


Kades Bisa Kena Sanksi Jika Tak Umumkan Penggunaan Dana Desa

Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) Anwar Sanusi. (Foto: Net)

JABARNEWS | JAKARTA - Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan desa. Namun ketika Kepala Desa (Kades) menggunakannya diluar ketentuan yang berlaku, jerujilah besi tempat mereka.

Hal itu diungkapkan oleh Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) Anwar Sanusi. Peluang dan niat itu ada karena pengelolaan dana desa minimnya kontrol masyarakat.

Baca Juga:

Ditjen PPKTrans Bahas Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pertanian di Kapuas

Bank Bjb & DPMD Provinsi Jabar Kerjasama Layanan Online Keuangan Masyarakat Desa



“Belum semua masyarakat mengetahui status dana desa. Bahwa dana desa pada hakekatnya adalah dana masyarakat, dimana aparat daerah dan aparat desa diberi tugas untuk mengelolanya dengan baik,” kata Anwar kepada SP di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Anwar mengatakan, untuk pengawasan di lapangan, Kemdes PDTT sudah mewajibkan setiap kepala desa untuk memasang papan pengumuman di kantor desa yang berisikan laporan mengenai semua hal yang berkaitan dengan dana desa. Mulai dari berapa besar dana diterima hingga penggunaan atau realisasinya secara rutin. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat juga ikut mengawasi, sehingga ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Di sisi lain, menurut Anwar beberapa kasus masih ada bentuk penyimpangan diantaranya peruntukan yang tidak sesuai. Pemerasan saat pencairan dan rendahnya manajerial perangkat desa. Selain itu, hal yang menghambat serapan dana desa sehingga dananya mengendap di Kas Daerah.
Halaman selanjutnya 1 2 3 4
Tags : Kemendes PDTT Dana Desa Pendamping Desa

berita terkait

JMN Channel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

tag populer

unduh aplikasi