bjb
itcbet

Adanya Klaim Kantor DKPP, Ini Tanggapan Pemprov Jabar

Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan di Jalan Ir. H. Djuanda . (Foto: Net)

JABARNEWS | BANDUNG - Sengketa lahan Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) kembali menghangat. Kepala Biro Hukum dan Hak Azasi Manusia Setda Provinsi Jawa Barat, Eni Rohyani menyatakan permintaan ahli waris R Adikusumah agar Pemprov Jabar segera mengosongkan kantor DKPP Jabar di Jalan Ir. Djuanda, Kota Bandung, sama sekali tidak dapat dibenarkan.

Menurut Eni, ada beberapa alasan mendasar yang membuat permintaan mereka tidak dapat dibenarkan secara hukum. Pertama, berdasarkan Pasal 60 UU 2/1986 tentang Peradilan Umum jo Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka yang memiliki kewenangan untuk eksekusi adalah ketua pengadilan negeri.

Baca Juga:

Taman "Dilan" Akan Dibangun Di Bandung

Emil: Jabar Akan Menerima Pesanan Merchandise Honda



"Bukan perorangan atau ormas. Jadi dapat dipastikan ini adalah upaya eksekusi sepihak yang ilegal dan melanggar hukum," tegasnya dalam rilis yang diterima PINDAINEWS dari Humas Pemprov Jabar, Jumat (7/6/2019).

Alasan kedua, Ketua PN Bandung telah mengeluarkan surat nomor W11.U1/0155/HT.02.02/I/2019 tanggal 10 Januari perihal Permohonan Pengosongan Gedung DKPP, yang diajukan ahli waris. "Pengadilan menyatakan eksekusi telah selesai dan oleh karena itu permohonan pihak penggugat ditolak," jelas Eni.
Halaman selanjutnya
Tags : DKPP Pemprov Jabar Sengketa Lahan

berita terkait

Pembangunan Waduk Kuningan Sudah 88.35 Persen

Wagub Uu Resmikan Gedung Pusat Kemanusiaan Di Soreang

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi