JABARNEWS | PURWAKARTA – Menyikapi jelang keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Purwakarta mengimbau warganya untuk tidak ikut-ikutan turun ke jalan.
Menurut Wakil Bupati Purwakarta, H.Aming, masyarakat jangan sampai terprovokasi, karena aksi turun kejalan hanya akan berujung anarkis.
“Jangan mudah terprovokasi, jangan mau diajak demo. Kita tunggu putusan MK, sabar, dan apa pun hasilnya harus kita terima bersama dengan lapang dada,” ucap Aming, saat ditemui di usai menghadiri Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Lodaya 2019 di Mapolres Purwakarta, Kamis (13/6/2019).
Lebih lanjut H Aming mengingatkan, Kabupaten Purwakarta adalah satu wilayah yang paling kondusif di Jawa Barat.
“Karenanya mari kita jaga kekondusifan ini. Jangan karena kita mudah terprovokasi malah merusak suasana yang sudah kondusif ini,” kata H Aming.
Terlebih, sambungnya, saat ini masih dalam suasana Idul Fitri.
“Kita harus bisa saling menghargai dan saling memaafkan,” ucapnya.
Ditemui di tempat yang sama, Dandim 0619 Purwakarta, Letkol Arh Yogi Nugroho, mengatakan, masyarakat sebisa mungkin menahan diri untuk tidak berangkat ke Jakarta mengingat situasi yang sudah aman dan kondusif.
“Kita jaga bersama biarkan proses hukum yang sudah berjalan di Mahkamah Konstitusi yang akan dilaksanakan di sana. Kita sebagai masyarakat yang di luar formasi hukum itu cukup melihat dan mendengarkan Bagaimana kegiatan proses hukum itu berjalan itu,” kata Yogi.
Dandim mengimbau, kepada masyarakat Kabupaten Purwakarta untuk tidak terprovokasi, dan keberadaan instansi TNI Polri bersama-sama dengan komponen yang lain, melaksanakan pengamanan kegiatan, demi Purwakarta yang aman,nyaman dan kondusif.
“Mari bersama ciptakan rasa aman, nyaman dan kondusif di Kabupaten Purwakarta yang kita cintai ini,” pungkasnya. (Gin)
Jabar News | Berita Jawa Barat
