JMN Channel


Sawit Watch Minta Pemerintah Tindak Tegas Perkebunan Sawit yang Tak Membayar THR

Banyak Buruh Perkebunan Sawit Tidak Melapor karena Resiko PHK

Ilustrasi. Buruh di Perkebunan Sawit. (Foto: Net)

JABARNEWS | JAKARTA - Lembaga khusus yang menangani persawitan Sawit Watch meminta Pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penegakan hukum terhadap sejumlah perkebunan sawit yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) untuk buruhnya.

Berdasarkan laporan dari beberapa wilayah yang masuk ke lembaga itu, disebutkan masih ada sejumlah perkebunan sawit yang tidak membayar THR bagi buruh, khususnya Buruh Harian Lepas (BHL).

Baca Juga:

Uu Ruzhanul Ulum: Covid Jangan Jadi Alasan Tidak Berikan THR!

Disnakertrans Jabar Minta Perusahaan Bayar THR Karyawan Secara Penuh



“Dari Bengkulu dan Sumatera Selatan, kami menerima laporan perkebunan sawit besar membayar THR tidak sesuai ketentuan. Misalnya 915 BHL di Kabupaten Mukomuko yang hanya menerima Rp170.000. Dari Musi Rawas, kami juga menerima laporan BHL hanya menerima THR sebesar Rp44.645. Dari wilayah lain seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara kami juga menerima laporan yang sama,” kata Direktur Eksekutid Sawit Watch, Inda Fatinaware dalam keterangan tertulis kepada Jabarnews.com, Senin (17/06/2019).

Dijelaskannya, pada 11 Juni 2019 lalu, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) menyatakan jumlah pengaduan pembayaran THR. Kementerian Tenaga Kerja menyatakan terjadi tren penurunan jumlah pengaduan THR dari tahun ke tahun.

“Apakah fakta lapangan seperti itu? Justru banyak buruh perkebunan sawit yang tidak melapor karena resiko PHK dan faktor lokasi dimana akses komunikasi terbatas. Pengaduan ke posko Kemnaker membutuhkan identitas,” bebernya.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : Buruh Harian Lepas Perkebunan Sawit Sawit Watch THR

berita terkait

JMN Channel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

tag populer

unduh aplikasi