bjb

Soal "Mahkamah Kalkulator’, Tim Hukum TKN Nilai Tim Prabowo Merusak Martabat MK

Sidang MK. (Foto: IG MK)

JABARNEWS | JAKARTA - Menanggapi salah satu poin isi gugatan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilres 2019, Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi yang meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menjadi ‘Mahkamah Kalkulator’ dalam memutuskan sengketa, anggota Tim Hukum TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Luhut Pangaribuan menyatakan bahwa pelabelan tersebut merupakan tindakan penghinaan terhadap lembaga peradilan atau contempt of court.

“Hal ini dapat dikualifikasikan sebagai tindakan contempt of court, karena disampaikan secara resmi dalam persidangan dalam permohonan tertulisnya, bukan sekadar opini di luar persidangan. Tindakan tidak etis dan merusak martabat Mahkamah ini tidak dapat ditoleransi untuk menjaga martabat dan kewibawaan Mahkamah yang berperan sebagai penjaga Konstitusi," kata Luhut

Ditambahkan Luhut, dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan agar MK menjaga konstitusionalitas Pemilu, akan tetapi telah secara terang-terangan menyebut Mahkamah sebagai 'Mahkamah Kalkulator' di bagian awal Permohonan.

Baca Juga:

"Udung" Bikin Bingung Sidang MK

Kuasa Hukum KPU Sebut Alat Bukti Link Berita Tidak Berdasar

"Pernyataan ini telah meruntuhkan kredibilitas Pemohon dalam membangun seluruh argumennya di hadapan Mahkamah. Karenanya, patut bagi Mahkamah untuk menolak seluruh permohonan Pemohon karena telah merusak martabat Mahkamah, menyerang integritas Mahkamah, dan menghancurkan kepercayaan terhadap hukum serta merupakan contempt of court,” tegasnya. (Kis)

Jabar News | Berita Jawa Barat


Tags : Mahkamah Kalkulator Mahkamah Konstitusi Luhut Pangaribuan Lembaga Peradilan
properti

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi