aqua

Pansus B BPK DPRD Purwakarta Kunker Ke Kota dan Kabupaten Serang

Pansus B dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menelaah dan mengkaji lebih mendalam APBD Tahun Anggaran 2018.

Ketua DPRD Purwakarta Sarif Hidayat, Wakil Ketua Warseno, Sekretaris DPRD Drs Suhandi, M.Si dalam kunjungan kerja di Kantor Inspektorat Serang, Banten. (Foto: Humas DPRD)

JABARNEWS | PURWAKARTA - Tanpa membuang-buang waktu, begitu dibentuk Jumat (14/6/2019) lalu, Pansus B DPRD Purwakarta yang membahas APBD Tahun Anggaran 2018 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK langsung bekerja. Tepatnya, Senin (17/6/2019) lalu mereka melakukan kunjungan kerja pertamanya ke Kantor Inspektorat Kota dan Kabupaten Serang, Banten.

Ketua Pansus B Drs. H Entis Sutisna, SH, MM menerangkan, seperti dijelaskan Bupati dalam rapat paripurna Jumat (14/6/2019) lalu, Kabupaten Purwakarta memang mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. "Hal ini memang prestasi yang membanggakan bagi Purwakarta. Namun, WTP merupakan produk BPK, yang masih perlu didalami dan dikaji lebih mendalam tentang kinerja atau teknis pencapaiannya," ujar Entis Sutisna.

Baca Juga:

Salah Satu Anggota DPRD Purwakarta Diduga Terima Aliran Dana PT CPM

Mantan Sekwan Dituntut 7 Tahun Dalam Sidang Kasus SPPD Fiktif DPRD Purwakarta



Pansus B tentang LHP BPK ini, kata Entis dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menelaah dan mengkaji lebih mendalam APBD Tahun Anggaran 2018 itu. "Apabila nanti kita dapatkan temuan-temuan, Pansus B akan memberikan rekomendasi khusus kepada eksekutif untuk dilakukan perbaikan-perbaikan," jelas politisi partai PDIP ini, seraya menambahkan, Pansus B juga akan merekomendasi jika ada temuan-temuan BPK, agar ditindaklanjuti oleh ekskutif.

"Tujuan Kunjungan Kerja Pansus B ini untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya guna memperkuat argumentasi, khususnya untuk mendalami laporan kinerja keuangan daerah 2018, terkait sudah keluarnya LHP BPK,"ujarnya.

Dalam kunjungan ke Kota Serang, Pansus B meminta pendalaman khusus beberapa hal antara lain, mekanisme LHP BPK terkait dengan proses mendapatkan predikat WTP, bagaimana bentuk kerjasama pendampingan/asistensi pemerintah daerah dengan lembaga penegak hukum, penanganan terkait berbagai laporan masyarakat, hingga sikap legislatif terhadap LHP BPK.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : DPRD Purwakarta Laporan Hasil Pemerikasaan Pansus B H. Syarif Hidayat Inspektorat

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi