Soal PPDB, Ribuan Pelajar Lulusan SMP di Purwakarta Bakal Galau

JABARNEWS | PURWAKARTA – Ribuan Siswa-siswi lulusan SMP dan sederajat, baik negeri ataupun swasta di Kabupaten Purwakarta, khawatir tidak masuk kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA tahun ini.

“Ada sebanyak 17.077 lulusan tingkat SMP di Kabupaten Purwakarta tahun ini, sedangkan kuota PPDB SMA dan sederajat, untuk sekolah negeri hanya dikisaran 9.132 siswa. Untuk kuota PPDB di sekolah swasta hanya sekitar 1.000-an siswa,” ujar Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Purwakarta, Asep Sundu Mulyana, saat dihubungi melalui selulernya, Rabu (19/6/2019).

Baca Juga:  Pemkot Cimahi Bakal Bangun Jalan Bawah Tanah, Anggarannya Rp101 Miliar

Dia menjelaskan, dari 15 SMKN dan 17 SMAN di Kabupaten Purwakarta, hanya mampu menampung sekitar 9.300 peserta didik baru. Dan 52 SMA dan sederajat yang berstatus swasta hanya bisa menampung sekitar 1.000-an lulusan SMP.

“Artinya ada sekitat 7.000-an lulusan SMP di Kabupaten Purwakarta yang tidak tertampung di sekolah lanjutan atas. Ini yang harus dicarikan solusinya,” kata pria yang akrab disapa Asep Sundu itu.

Baca Juga:  Perusahaan BUMN Ini Jadi Raksasa Pelaku Carbon Trading di IDXCarbon

Meski ada solusi Paket C, pendikan jarak jauh untuk SMK dan SMA terbuka, namun dia tidak menjamin semua lulusan tersebut bisa tertampung.

“Jikapun harus bersekolah ke kabupaten tetangga, bukan berarti tidak ada dari kabupaten tetangga yang masuk ke Purwakarta, contohnya sekolah-sekolah yang ada di perbatasan. Seperti di SMAN 1 Cibatu, kami catat ada pendaftar yang berasal dari Kabupaten Subang,” jelas pria yang menjabat sebagai Kepala SMAN 1 Cibatu,Kabupaten Purwakarta.

Baca Juga:  Charlie Hebdo Kembali Cetak Kartun Nabi Muhammad, Ternyata Ini Alasannya

Menurutnya, penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) ditiap-tiap sekolah menjadi sebuah keharusan dengan adanya fenomena ini.

“Nah, yang namanya penambahan RKB, selain membutuhkan anggaran, juga ketersediaan lahan di sekolah bersangkutan juga harus ada. Belum lagi kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan. Ini menjadi PR bersama seluruh steakholder, baik pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat,” imbuhnya. (Gin)

Jabar News | Berita Jawa Barat