aqua

Diduga Terlibat Korupsi, JPU Tuntut Hak Politik Wakil Ketua DPR Dicabut Lima Tahun

Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan. (Foto: merahputih.com)

JABARNEWS | SEMARANG - Diduga menerima fee atas pengurusan dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN tahun 2016 dan 2017, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dicabut hak politiknya selama lima tahun.

"Menuntut terdakwa untuk menjalani hukuman tambahan tidak dipilih atau menduduki jabatan publik selama 5 tahun, terhitung setelah terdakwa menjalani hukumannya," kata Jaksa Penuntut Umum Joko Hermawan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (24/6/2019).

Baca Juga:

Bicara Soal Korupsi. UU: Harus Semakin Menguatkan Keimanan

Sidang Korupsi SPPD Fiktif DPRD Purwakarta, Saksi Ahli: Bimtek Adkasi Fiktif



Menurut dia, pencabutan hak politik tersebut ditujukan sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan maupun orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Pencabutan hak politik tersebut juga bertujuan untuk menlindungi publik agar tidak salah pilih dalam memilih pejabat publik.

Dalam pertimbangannya atas tuntutan terdakwa dalam perkara tersebut, jaksa menilai perbuatan terdakwa telah merusak citra DPT dan menciderai kepercayaan masyarakat.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan Korupsi DAK Kabupaten Kebumen DAK Purbalingga

berita terkait

Sidang Kasus Korupsi Desa Salem Purwakarta, Bendahara Pingsan

Lagi, KPU Rilis Caleg Mantan Terpidana Korupsi

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi