JABARNEWS | JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi gambaran tentang kabinetnya di masa jabatan kedua nanti, dengan menjanjikan akan ada lebih banyak menteri berusia muda sesuai pegeseran fokus dan konsentrasi pemeritahannya.
“Berkaitan dengan kabinet ke depan, setiap waktu dibutuhkan karakter menteri yang berbeda-beda. Jadi karena kemarin kita fokus konsentrasinya di infrastruktur, kemudian nanti yang Jilid 2 ini kita akan konsentrasi pada sumber daya manusia, karakter menterinya ya berbeda,” kata Presiden dilansir dari laman Beritasatu.com, Jumat (31/5/2019) malam.
“Tetapi yang perlu dicatat bahwa kita sekarang ini membutuhkan menteri yang bisa menjadi eksekutor yang kuat, bisa mengeksekusi program-program yang ada. Yang kedua, memiliki manajerial yang baik. Artinya, ngerti manajemen: bagaimana merencanakan, mengorganisasi, memutuskan, melaksanakan, dan mengontrol,” ujarnya.
Atas dasar itu, Presiden mengindikasikan bahwa dia akan menambah menteri berusia muda.
“Ke depan kita memang ingin ada warna yang muda-muda, entah umur 20, entah 25, entah 30an. Yang kita harapkan ke depan ada visi digital economy,” kata Presiden.
“Kita memerlukan anak-anak muda yang energik, dinamis, ada kreatif karena kita juga akan menggarap industri kreatif secara masif. Dan itu dunianya anak muda.”
“Jadi kalau nanti ada menteri-menteri muda agak banyak ya nggak usah kaget karena memang kita membutuhkan visi ke depan seperti itu.”
Namun demikian, Presiden menolak menyebutkan nama-nama kandidat yang diincarnya.
“Ini kan kita masih mencari, melihat, kemudian lebih mendalami secara detail apakah cocok, apakah kurang cocok. Karena menjadi komandan di sebuah kementerian ini kan juga mengelola birokrasi, yang belum terbiasa kadang-kadang juga perlu penyesuaian,” kata Presiden.
Dalam penyusunan kabinet, Presiden juga menegaskan tidak akan ada campur tangan dari mana pun termasuk dari partai politik, seperti yang dilakukannya pada 2014.
“Dari dulu kan nggak pernah ada intervensi-intervensi karena menteri adalah hak prerogatif presiden. Kalau kita mengajak bicara koalisi kan itu wajar. Dalam koalisi masa nggak diajak bicara? Tetapi kan bukan menentukan, bukan intervensi,” tegas Presiden. (Red)
Jabar News | Berita Jawa Barat
