Kanwil Kemenkumham Jabar Kumpulkan Petugas Penjara serta Imigrasi

JABARNEWS | BANDUNG – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Barat berencana mengumpulkan ribuan petugas imigrasi, rumah tahanan (rutan), dan lembaga permasyarakatan (Lapas), pada Senin (8/7/2019), di Sarana Olahraga (SOR) Arcamanik, Kota Bandung.

Kepala Divisi Permasyarakatan Kantor Wiliayah Kemenkumham Jawa Barat, Abdul Aris mengatakan kegiatan itu dilakukan sebagai langkah antisipasi setelah adanya kekacauan di sejumlah Lapas lain.

“Kita akan lakukan kegiatan ini demi mengantisipasi kekacauan lapas seperti yang terjadi di Langkat, Pekanbaru, Loksuken, juga Polewali Mandar,” kata Aris kata Aris di kantornya, Jalan Kebon Waru, Kota Bandung, Jumat (5/7/2019).

Baca Juga:  Ribuan Masyarakat Hadiri Festival Manggis Purwakarta 2019

Menurut Aris, pembekalan tersebut itu sangat penting. Mengingat saat ini menurutnya terdapat sekitar 23.500 warga binaan di seluruh lapas di Jawa barat yang rata-rata hanya berkapasitas 15 ribu penghuni.

“Maka itu menjadi pekerjaan luar biasa, karena kami hanya punya sekitar 3.500 petugas di seluruh Lapas,” kata dia.

Baca Juga:  Ridwan Kamil Sebut 20 Daerah PSBB Proporsional 11-25 Januari 2021

Para petugas tersebut, kata dia, akan menerima pengarahan dari Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Jawa Barat Inspektur Jenderal (Irjen) Rudy Sufahriadi, Panglima Daerah Militer III Siliwangi Mayor Jenderal Tri Soewandono, dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat, Brigadir Jenderal Sufyan Syarif.

Dari sisi imigrasi, kata Aris, pihaknya ingin membekali petugasnya agar lebih maksimal mengawasi pintu masuk dan keluar bandara demi meminimalisir peredaran narkotika.

Baca Juga:  Finlandia, Negara Dengan Peringkat Teratas Perihal Minum Kopi Terbanyak

“Kami juga berkaca pada kasus-kasus penyelundupan narkotika di bandara, seperti temuan kemarin di Bandara Husein Sastranegara (Kota Bandung),” kata Aris.

Selain itu, dia mengatakan pihaknya akan mendatangkan langsung Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Laoly.

“Kami juga ingin memastikan tidak ada lagi pengendalian narkotika di lapas dan rutan,” katanya. (Ara)

Jabar News | Berita Jawa Barat