aqua

Kemenkumham Dorong Revisi PP Nomor 99 Tahun 2012, Ada Apa?

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkumham, Jhoni Ginting. (Foto: Ara/Red)

JABARNEWS | BANDUNG - Demi memaksimalkan efisiensi kapasitas lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan), Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenkumham, Jhoni Ginting menilai, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 perlu direvisi atau disempurnakan agar mengurangi dominasi warga binaan kasus narkoba.

"(Warga binaan narkoba) tidak bisa mendapat remisi dikarenakan adanya PP Nomor 99, ini kita sarankan untuk segera di sempurnakan. Biar bisa dapat remisi," kata Jhoni di SOR Arcamanik, Kota Bandung, Senin (8/7/2019)

Baca Juga:

Kalapas Purwakarta Berganti

Inilah Tahapan Selanjutnya Peserta Lulus Seleksi CPNS Kemenkumham



Dia menjelaskan, dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, ada tiga kategori warga binaan yang tidak mendapatkan hak remisi yaitu kasus korupsi, terorisme dan narkoba. Namun, kata dia, warga binaan kasus narkoba perlu mendapat remisi.

Menurutnya, saat ini 60 persen penghuni penjara di Jawa Barat adalah warga binaan kasus narkoba. Hal tersebut, kata dia, menyebabkan kelebihan kapasitas di sejumlah lapas atau rutan.

"Jadi memang kasus narkoba ini jumlahnya besar dibanding yang lain. 60 persennya itu narkoba. Jadi kita mendorong remisi itu, agar mengurangi jumlah warga binaan," kata dia.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : Irjen Kemenkumham Jhoni Ginting Kemenkumham PP Nomor 99 Tahun 2012 Lapas Rutan

berita terkait

Emil: Penegakan HAM Bukan Hanya Amanah Konstitusi

Sah! Fabiano Beltrame Akhirnya Resmi Jadi WNI

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi