bjb

Presiden RI Desak Menteri Percepat Izin Usaha Ekspor

Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna di ruang Garuda, Istana Bogor pada Senin (8/7/2019). (Foto: Gesuri)

JABARNEWS | BOGOR - Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah sudah seharusnya memberikan kemudahan perizinan, khususnya untuk usaha industri bahan jadi, berorientasi ekspor, termasuk produksi bahan baku yang selama ini diimpor.

Kemudahan perizinan usaha bagi industri berorientasi ekspor, ujar Presiden mendesak para menterinya untuk dapat mempercepat izin sebagai hal penting agar ekspor Indonesia semakin besar, dan kemudian tidak tergantung barang impor, khususnya untuk bahan baku industri.

"Berkaitan dengan investasi, mungkin sudah berapa puluh kali kita sampaikan. Investasi yang berkaitan dengan ekspor, berkaitan dengan barang-barang substitusi impor tutup mata berikan izin secepat-cepatnya tapi kejadian di lapangan tidak seperti itu," kata Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna di ruang Garuda, Istana Bogor pada Senin (8/7/2019).

Hadir dalam sidang kabinet paripurna tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri koordinator dan menteri kabinet Indonesia Kerja.

"Dari kementerian kehutanan misalnya masih lama, ini urusan lahan. Ini Pak wapres biar bercerita mengenai 'petrochemical' yang kita perlukan tapi sudah berhenti setahun lebih gara-gara yang berkaitan dengan lahan. Urusan kecil tapi ya ini menghambat," tambah Presiden lagi.

Ia juga mencontohkan dari hasil kunjungan kerjanya di Manado, Sulawesi Utara pada 4-5 Juli 2019, juga menemukan izin yang terkendala urusan tata ruang.

"Kemarin kita ke Manado, sama. Hotel sudah berbondong-bondong (ingin masuk ke Manado). Kita kurang hotel, hotel sudah berbondong-bondong mau bikin, urusan yang berkaitan dengan tata ruang sebetulnya dari menteri BPN (Badan Pertanahan Nasional) bisa menyelesaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang memang harus itu dilakukan," ungkap Presiden.

Presiden juga minta para menterinya tidak terbelit dengan rutinitas sehingga tidak bisa menyelesaikan tantangan nyata.

Baca Juga:

Menteri LHK Resmikan Fasilitas Pengelolaan Sampah di Enam Daerah DAS Citarum

Kemendesa PDTT Bersinergi dengan Kementan di Jawa Barat

"Semua hal seperti ini kalau kita hanya terbelit dengan rutinitas tapi kalau kita tidak berani melihat problem, melihat tantangan-tantangan riil yang kita hadapi ya kita akan sampai kapan pun kita tidak akan bisa mengatasi tantangan yang ada," tambahnya.

Presiden juga meminta para menteri kabinetnya berhati-hati terhadap defisit neraca perdagangan senilai 2,14 miliar dolar AS pada Januari-Mei 2019.

"Perlu melihat betul dengan hati-hati angka-angka yang ditampilkan BPS. Ekspor Januari sampai Mei 2019 'year on year' turun 8,6 (persen) sedangkan impor Januari-Mei juga turun 9,2 (persen). Hati-hati terhadap ini, artinya neraca perdagangan kita Januari-Mei ada defisit 2,14 miliar dolar AS," ungkap Presiden.

Apalagi menurut Presiden, angka defisit neraca perdagangan itu banyak berasal dari impor migas.

"Coba dicermati angka-angka ini dari mana? Kenapa impor jadi sangat tinggi? Kalau didetailkan lagi migasnya ini naiknya gede sekali. Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM yang berkaitan dengan ini, Bu menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena 'ratenya' yang paling banyak ada di situ," tambah Presiden.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik, impor migas Januari-Mei 2019 adalah 9,088 miliar dolar AS sedangkan ekspor Januari-Mei 2019 adalah 5,341 miliar dolar AS. Sedangkan total impor Indonesia Januari-Mei 2019 adalah senilai 70,6 miliar dolar AS dan ekspor adalah 68,46 miliar dolar AS sehingga mengalami defisit 2,14 miliar dolar AS. (Ara)

Jabar News | Berita Jawa Barat


Tags : Presiden RI Izin Usaha Menteri Peningkatan Ekspor
properti

berita terkait

Ambu Anne Masuk Bursa Menteri Dari Kalangan Milenial

Anne Ratna Mustika Masuk Bursa Menteri Dari Kalangan Milenial

Ampuuunn Ruang Menteri Agama Disegel

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi