JABARNEWS | JAKARTA – Makin memanasnya persaingan perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar antara kubu Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Airlangga Hartarto, tidak hanya saling klaim sudah mendapatkan dukungan ratusan suara DPD I dan DPD tingkat II Golkar seluruh Indonesia. Kedua kubu bahkan meyakini akan mendapat restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Andi Sinulingga memprediksi Munas Golkar yang akan memilih Ketua Umum Golkar baru akan berlangsung memanas karena akan didominasi kedua nama (Bamsoet dan Airlangga) tersebut.
Tak hanya soal adu kuat dukungan suara di daerah, kata Andi, faktor eksternal, seperti restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sangat menentukan bagi kandidat untuk menduduki posisi Ketua Umum Golkar selanjutnya.
“Kalau kita lihat restu pak Jokowi. Siapa yang direstui pak Jokowi saya kira itu yang akan memimpin Partai Golkar nanti,” kata Andi kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/7/2019).
Seperti diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat melontarkan pernyataan bahwa para menterinya kabinetnya tak boleh merangkap sebagai Ketum Parpol.
Namun demikian Jokowi mengizinkan Airlangga Hartarto untuk rangkap jabatan sebagai Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar karena masa kerja kabinet saat ini hanya tersisa satu tahun.
Presiden menilai tidak efektif apabila dilakukan pergantian di pos menteri perindustrian.
“Kita tahu Pak Airlangga ini di dalam sudah jadi menteri. Ini tinggal satu tahun saja praktis ini kita, kalau ditaruh orang baru ini belajar bisa enam bulan, kalau tidak cepat bisa setahun kuasai itu,” kata Presiden di Jakarta, Rabu (17/1/2018) mengutip Republika.
Satu tahun berlalu, Jokowi yang kembali terpilih sebagai Presiden periode 2019-2024 dengan Wakilnya Kyai Ma’ruf Amin, tengah merancang para menteri kabinet jilid II dalam melaksanakan tugas-tugasnya lima tahun ke depan.
Lantas apakah restu Jokowi untuk partai beringin akan jatuh kepada Airlangga Hartarto atau untuk Bamsoet, kini menjabat sebagai Ketua DPR yang memiliki tingkat kekuasaan setara dengan presiden dalam sistem trias politica atau pemisahan kekuasaan. (Kis)
Jabar News | Berita Jawa Barat
