bjb

Raperda KIP Ditolak Jurnalis Sukabumi

Raperda KIP. (Foto: Istimewa)

JABARNEWS | SUKABUMI - Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Komunikasi, Informasi dan Persandian (KIP) ditolak secara tegas oleh dua organisasi wartawan di Sukabumi, Jawa Barat, yakni Sukabumi Journalist Forum (SJF) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

"Raperda KIP ini sedang dirumuskan DPRD Kabupaten Sukabumi, namun kami menolaknya karena peraturan itu dinilai menyulitkan profesi wartawan dalam melakukan peliputan dan jelas ini menghalangi tugas kami di lapangan," kata Sekretaris SJF Anza Suseno di Sukabumi, Selasa (9/7/2019).

Menurutnya, ada beberapa poin yang digarisbawahi terkait raperda itu yang isinya mengebiri tugas seorang jurnalis yang hendak melakukan peliputan di wilayah Kabupaten Sukabumi khususnya terkait pemerintahan.

Dalam raperda itu setiap wartawan yang hendak melakukan peliputan harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Seperti pada pasal 15 ayat 2 tertera aturan itu bahwa Pemkab Sukabumi berupaya membatasi tugas jurnalis yang hendak melakukan peliputan. Tentunya sangat ironis, di era keterbukaan informasi pemkab setepat malah membatasi tugas jurnalis.

"Terlihat upaya pembuatan raperda tersebut tujuannya hanya untuk mengekang kebebasan pers yang berfungsi sebagai kontrol sosial, bahkan dalam membuat raperda itu tidak ada organisasi wartawan yang dilibatkan dan tidak jelas acuan payung hukumnya. Kami (SJF dan PWI) sepakat menolak dan DPRD harus segera menghentikan pembahasannya jika tidak kami akan menempuh jalur hukum," tambahnya.

Baca Juga:

Cara Mengecek Legalitas Ponsel

Regulasi IMEI Ditetapkan , Samsung Indonesia Nyatakan Semua IMEI Sudah Tersertifikasi

Sama halnya dengan Ketua PWI Kota Sukabumi Abu Hanif Nasution mengatakan bahwa isi dalam pasal 15 tersebut jelas merupakan upaya pengekangan terhadap jurnalis yang hendak melakukan peliputan.

Parahnya lagi, wartawan busa dijatuhi sanksi denda administratif jika tidak mengantongi izin atau rekomendasi dari perangkat daerah mengenai kegiatan Pemkab Sukabumi. Ia pun mempertanyakan apa landasan dan payung hukum dibuatnya raperda karena hanya ada satu payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Meskipun sudah ada dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Sukabumi beserta pejabat Diskominfo dengan sejumlah jurnalis di Gedung DPRD di Jalan Batusapi, Kecamatan Palabuhanratu dan merevisi raperda itu khususnya pasal 15 kami tetap menolaknya," katanya.

Jika raperda ini tetap dilanjutkan maka jurnalis yang tergabung dalam organisasi SJF dan PWI akan melakukan aksi turun ke jalan sebagai bentuk penolakan dan sudah menyiapkan segala sesuatunya jika harus menempuh jalur hukum. (Ara)

Jabar News | Berita Jawa Barat


Tags : Raperda KIP Jurnalis Sukabumi Komunikasi Informasi dan Persandian Sukabumi Journalist Forum Persatuan Wartawan Indonesia

berita terkait

Pemkot Depok Siapkan Implementasi Program Smart City

Langkah-Langkah Pembuatan Kopi Tubruk Ala Kafe

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi