aqua

Diduga Lakukan Kecurangan, Lima Sekolah di Bekasi Diperiksa Ombudsman

Ilustrasi. (Dok. Net)

Sejauh ini laporan yang masuk mayoritas mempermasalahkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 Tentang PPDB 2019 yang diimplementasikan secara berbeda di masing-masing wilayah tugas Ombudsman Jakarta Raya, yakni Depok, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta DKI Jakarta.

"Utamanya terkait aturan zonasi karena di Jawa Barat, kuota zonasi dibagi ke dalam berbagai jalur kombinasi sehingga yang zonasi murni hanya tersisa 30-40 persen. Sementara di DKI Jakarta, zonasi justru tidak diimplementasikan karena pertimbangan nilai yang diutamakan saat menyeleksi calon peserta didik baru," kata Rully.

Baca Juga:

Diduga Manipulasi Domisili PPDB, Bima Arya Minta 3 Siswa SMA Didiskualifikasi

Kemendikbud: Pemda Masih Lakukan Penyimpangan Aturan Zonasi



Menurut dia, mengacu pada laporan-laporan yang masuk, terlihat bahwa aturan PPDB tidak tersosialisasi dengan baik sehingga implementasinya banyak yang menyimpang.

Terhadap para perwakilan sekolah yang diperiksa, klarifikasi serta penjelasan awal dibutuhkan untuk mendapatkan poin penting guna ditindaklanjuti dengan investigasi tertutup.

"Yang pasti kami upayakan semua bisa diselesaikan cepat, karena laporan lain masih akan masuk. Utamanya setelah siswa-siswa masuk sekolah, laporan penyalahgunaan biasanya muncul," katanya lagi. (Ara)
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : PPDB 2019 Ombudsman Jakarta Raya Sekolah di Bekasi Diperiksa Kecurangan dalm PPDB

berita terkait

Muhammadiyah: Sistem Zonasi Untuk Pemerataan Layanan Pendidikan

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi