bjb

Satpol PP: Tidak Akan Ada Negosiasi Penertiban PKL di Kota Garut

Petugas Satpol PP mengamankan kawasan yang dilarang berjualan di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (10/07/2019). (Foto: Antara)

JABARNEWS | GARUT - Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 tahun 2017 tentang Kebersihan, Ketentraman, dan Keindahan kota. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tidak akan kompromi atau negosiasi dalam penegakan aturan untuk menertibkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di kawasan terlarang pusat kota Garut untuk memberikan rasa aman, nyaman dan tertib bagi masyarakat.

"Kami harus menertibkan PKL, ini sudah 'harga mati'," kata Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Garut, Frederico saat penertiban PKL di kawasan Pengkolan, Garut, Rabu.

Baca Juga:

Lakukan Sidak, Ini Temuan Tim Terpadu Pemkab Purwakarta Di Sejumlah Mini Market dan Swalayan

Bantu Ketertiban Pemilu 2019, Pemkab Purwakarta Kerahkan 7.190 Anggota Linmas



Ia menuturkan, Pemkab Garut Garut sudah lama merencanakan penertiban para PKL di kawasan Pengkolan atau Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Garut Kota karena keberadaannya sudah melanggar perda.

Pedagang, kata dia, sudah tidak diperbolehkan lagi berjualan di pinggiran bahu jalan maupun trotoar karena mengganggu arus lalu lintas dan pejalan kaki.
Halaman selanjutnya
Tags : Penertiban PKL Satpol PP Pemkab Garut Lembaga Pedagang Kaki Lima

berita terkait

Untuk Atasi Banjir Pemkab Garut minta Bantuan Pemprov

Banyak Pohon Tumbang Di Subang Akibat Angin Kencang

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi