Menteri KPPA: Dukung Amnesti Bagi Baiq Nuril

Dengan dasar Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat (2) menyatakan Presiden selaku kepala negara berwenang memberikan amnesti dan abolisi, meskipun ada proses yang harus dilalui.

Baiq Nuril Maknun, Korban UU ITE. (Foto: Net)

JABARNEWS | JAKARTA - Kasus UU ITE yang menjerat Baiq Nuril setelah putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan peninjauan kembali atas kasasi yang diajukan membuat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengatakan pihaknya akan mendukung permohonan amnesti untuk Baiq Nuril Maknun kepada Presiden Joko Widodo.

"Kami menghormati langkah Baiq Nuril dan tim hukum yang akan mengajukan amnesti kepada Presiden Joko Widodo," kata Yohana melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Baca Juga:

Musim Masuk Tahanan... Waspada!

Presiden Jokowi Didesak Gabungan LSM Berikan Amnesti Untuk Baiq Nuril



Yohana mengatakan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat (2) menyatakan Presiden selaku kepala negara berwenang memberikan amnesti dan abolisi, meskipun ada proses yang harus dilalui.

Pemberian amnesti oleh Presiden tidak boleh diputuskan secara sepihak karena harus meminta pertimbangan dan mendapat persetujuan dari DPR

Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sedang mengkaji pemberian amnesti bagi Baiq Nuril dengan mengumpulkan para pakar hukum.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : Kasus UU ITE Baiq Nuril Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mahkamah Agung Joko Widodo

berita terkait

Presiden Jokowi Persilakan Baiq Nuril Ajukan Amnesti

PBNU Prihatin MA Tolak PK Baiq Nuril

Publik Kecewa PK Baiq Nuril Ditolak MA

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi