JABARNEWS | JAKARTA – Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK mengumumkan nama-nama kandidat yang lolos seleksi tahap awal seleksi.
Dari total 376 pendaftar bos pemburu koruptor tersebut sebanyak 92 orang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Selebihnya ada sekitar 184 pendaftar atau sekitar 49 persen pendaftar yang gugur.
Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK, Yenti Garnasih mengatakan ada dua alasan utama sehingga 184 orang tersebut dinyatakan gagal.
Pertama dikarenakan berkas yang tidak lengkap, dan kedua karena kualifikasi yang tidak memenuhi persyaratan
“Kita harus lihat termasuk makalah-makalahnya juga. Ada juga formnya yang satu, form saja yang diisi. Nah inilah yang ada seperti itu ternyata. Ada yang tidak ada riwayat hidupnya, ada yang tidak ada riwayat pekerjaannya,” kata Yenti pada awak media di Gedung Sekretariat Negara, Kamis (11/7/2019).
Menurut Yenti, pimpinan KPK periode mendatang harus benar-benar mendalami dan memahami tentang permasalahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
“Kita memang mencari (sosok) yang sangat berani dan memahami tentang TPPU, supaya tidak hanya bisa memidana orang, tetapi bagaimana caranya agar uang-uang negara itu bisa kembali sekaligus, termasuk penyitaan-penyitaan,” tegasnya.
Dari 192 orang yang lolos tersebut tersebut diklasifikasikan sebanyak 40 orang akademisi atau dosen yang lulus, 39 advokat atau konsultan hukum, 17 korporasi baik dari swasta, BUMD atau BUMN, 18 jaksa atau hakim, 13 anggota Polri, 9 auditor, 13 dari pegawai atau komisioner KPK, dan 43 dalam kategori lain-lain seperti PNS, pensiunan, wiraswasta, NGO, dan pejabat negara.
Sementara itu berdasarkan nama-nama yang dirilis, tiga pimpinan KPK periode 2015-2019 dinyatakan kembali lolos seleksi administrasi.
Ketiganya adalah Alexander Marwata, Basaria Panjaitan dan Laode M Syarif. Kemudian, ada juga sejumlah nama dari internal KPK, seperti Deputi Pencegahan yang juga merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal KPK, Pahala Nainggolan, Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari, dan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) Komisi Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono. (Kis)
Jabar News | Berita Jawa Barat
