Kota Bogor dan Kulon Progo Dinobatkan Daerah Anti Rokok di Indonesia

JABARNEWS | BOGOR – Kota Bogor dan Kabupaten Kulon Progo dinobatkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Anung Sugihantono sebagai daerah yang benar-benar antirokok dari seluruh kabupaten-kota yang ada di Indonesia.

“Kalau kota yang sudah Bogor, Kulon Progo itu sudah melarang iklan (rokok),” kata dia di Jakarta.

Sebelumnya Kota Pekalongan juga sempat memberlakukan kawasan tanpa rokok dan melarang iklan rokok di daerahnya, namun penggantian wali kota di daerah tersebut mengubah kebijakan pelarangan iklan rokok yang sebelumnya ada.

Baca Juga:  Tiga Keutamaan Bersedekah Saat Bulan Suci Ramadhan, Bisa Bikin Tenang

Namun hingga saat ini belum ada satupun provinsi di Indonesia yang seluruhnya menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR) dan pelarangan iklan rokok di seluruh kawasan tempat publik.

Seperti di Jakarta, lanjutnya sudah ada regulasi mengenai KTR namun masih memperbolehkan iklan rokok.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri disebutkan dari 34 provinsi yang ada, baru 70 persen yang memiliki regulasi mengenai kawasan tanpa rokok di daerahnya. Sementara 30 persen sisanya atau 12 provinsi lagi belum menerbitkan kebijakan itu.

Baca Juga:  Ternyata, Agen Asuransi Paling Tinggi Gajinya

Untuk kabupaten dari totalnya yang mencapai 416 kabupaten, sudah ada 300 kabupaten yang menerbitkan peraturan daerah mengenai KTR. Sedangkan dari 93 kota yang ada di Indonesia sebanyak 68 kota atau 74 persennya telah menerbitkan kebijakan KTR di daerahnya.

Baca Juga:  Beda Nasib! Diterpa Badai Korupsi, Elektabilitas PDIP Naik Demokrat Turun

Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri mengimbau agar seluruh pemda menerbitkan kebijakan KTR, khususnya pelarangan rokok di sekolah guna menurunkan angka perokok remaja yang terus meningkat.

Prevalensi perokok pemula atau remaja usia 10 hingga 18 tahun terus meningkat dari 7,2 persen pada 2013 menjadi 9,1 persen pada 2018. (Ara)

Jabar News | Berita Jawa Barat