JABARNEWS | PURWAKARTA – Bupati Purwakarta, Hj Anne Ratna Mustika melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah itu, tidak lagi menggunakan elpiji bersubsidi isi tiga kilogram.
Menurutnya elpiji bersubsidi hanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin atau rumah tangga berpenghasilan rendah dan usaha kecil.
“Ya dilarang, karena gas LPG 3 kg kan sudah ada peruntukannya, sudah ada kategori yang bisa menggunakan gas bersubsidi, nah kalau di cek dari ASN kita mereka penghasilannya lebih dari 1,5 juta artinya sudah tidak berhak lagi,” kata wanita yang akarab disapa Ambu Anne itu, saat ditemui usai deklarasi ASN menolak Gunakan Gas bersubsidi 3 kilogram, Senin (15/7/2019).
Jika ada ASN yang masih menggunakan gas bersubsidi, lanjut Ambu Anne, pihaknya akan tindak melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dengan cara memotong tunjangannya.
“Kalau ada laporan nanti ada bukti ASN masih menggunakan gas bersubsidi. Sistem pengawasannya ya itu tadi, makanya harus bersama-sama. Ada laporan dan ada bukti silahkan laporkan ke kami. Nanti saya akan menindak melalui BKPSDM. Pengawasan melibatkan masyarakat, pangkalan-pangkalan,” imbuhnya.
Dengan begitu, Ambu Anne berharap, kuota gas elpiji bersubsidi tiga kilogram di Purwakarta bisa mencukupi kebutuhan masyarakat sasaran. Disamping upaya pemerintah daerah yang diharapkan mampu mengajukan data riil terbaru terkait jumlah keluarga miskin yang berhak menikmati bahan bakar bersubsidi.
Tidak hanya ASN, kata Ambu Anne, masyarakat mampu dan pelaku usaha menengah ke atas pun diharapkan tidak lagi menggunakan elpiji bersubsidi.
“Dengan begitu, kuota elpiji baik yang bersubsidi bisa dinikmati merata oleh masyarakat di Kabupaten Purwakarta, jadi tidak ada lagi kelangkaan Gas LPG,” pungkasnya. (Gin)
Jabar News | Berita Jawa Barat
