JABARNEWS | JAKARTA - Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam melakukan reformasi total jajaran birokrasi serta memangkas lembaga non struktural yang dinilai tidak efektif didukung penuh DPR.

Selain itu, kedepan setiap munculnya undang-undang yang baru tidak harus diikuti dengan pembentukan lembaga non struktural baru pula.



Demikian penegasan itu disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) usai bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Syafruddin, di Ruang Kerjanya Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/07/19).

Bamsoet menjelaskan diparuh pertama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, DPR dan pemerintah telah melakukan perombakan 23 lembaga negara non struktural yang dilebur atau dibubarkan.
Halaman selanjutnya