JABARNEWS | JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan akan tetap berada diluar pemerintahan sebagaimana keputusan Majelis Syuro.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS Hidayat Nur Wahid menanggapi adanya pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Menurut Hidayat, jika pertemuan tersebut tujuannya untuk kebaikan bangsa dan negara, maka bagi PKS tidak ada masalah, bahkan sah-sah saja.
Dia menjelaskan sebagai bangsa yang mengedepankan gotong royong, serta mengedepankan persatuan Indonesia.
Maka dari itu apa yang dilakukan Prabowo Subianto dinilai bagus.
Pasalnya kata Hidayat, dengan semakin banyak silaturahim semacam itu, tentu diharapkan betul-betul membawa pada perbaikan dan harapan-harapan untuk indonesia lebih baik.
“PKS menyatakan sampai hari ini kami memegang keputusan Majelis Syuro, yaitu kami berada di luar pemerintahan. Kalau kami nanti sendirian, kami nggak akan sendirian, karena wartawan pun bersama kami, umat juga di luar pemerintahan,” tegas Hidayat di komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/7/2019).
Hidayat juga menegaskan sebaiknya pemerintah tidak usah mengajak-ajak atau menjanjikan apapun untuk masuk kabinet. Karena tambah Hidayat, partai koalisi pendukung Jokowi pun sudah terlalu banyak meminta jatah menteri.
“Sudah terlalu banyak yang minta untuk jadi menteri, sudahlah itu diurusi saja. PSI mengajukan 4 nama, Nasdem 11 nama, PPP 15 nama, PKB 10 nama, itu kan sudah banyak sekali, belum lagi PDI, Golkar. Sudahlah kalau Pak Jokowi fokus dengan permintaan dari teman-teman koalisinya, itu sudah lebih dari mencukupi,” kata Hidayat.
Berada di dalam pemerintahan ataupun di luar, Hidayat menyatakan bahwa kedua-duanya legal konstitusional. Karenanya, tidak boleh dipersepsikan yang di luar pemerintahan adalah pengganggu, inkonstitusional dan lain sebagainya.
“Gak boleh begitu, kalau kita masih berpikiran pada Pancasila dan UUD, apakah berada di dalam atau luar kabinet, semuanya dalam rangka melaksanakan Pancasila, demokrasi,” tegasnya.
Wakil Ketua MPR ini menilai seharusnya pemerintah berterima kasih karena masih ada yang mau berada di luar kabinet. Dengan cara itu, maka harapan akan adanya check and balances, dalam melaksanakan demokrasi lebih baik. (Kis)
Jabar News | Berita Jawa Barat
