DPRD Jabar Dorong BJB Dan BPR Tingkatkan Deviden

JABARNEWS | CIANJUR – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, DR. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos, MM. terus mendorong ank Jabar Banten dan Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Barat demi peningkatan deviden.

Menurut dia, pihaknya terus mendorong BJB dan BPR Cabang Cianjur untuk terus berkontribusi terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Saya berharap sebagai DPRD, BJB dan BPR terus meningkat, baik itu mau berupa aset maupun performanya,” ujar Ineu di BJB Cabang Cianjur, Jalan HOS Cokroaminoto, Kabupaten Cianjur, Kamis (18/7/2019).

Baca Juga:  Jalur Cikijing-Kuningan Rawan Longsor, Pengendara Bisa Lewati Jalan Alteratif Ini

Dia menambahkan, kalau dilihat BJB menunjukan peningkatan yang signifikan. Sehingga berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat.

“Karena berdirinya BJB dan BPR ini bukan hanya memberikan keuntungan besar tetapi juga devidennya dapat berdampak terhadap pembangunan di Jabar,” katanya.

Selain itu, kata Ineu, banyak program yang dilakukan Pemprov Jabar yang harus didukung bukan hanya dalam kredit konsumtif. Tetapi juga kredit kecil menengah produktif seperti yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat terus berkembang.

“Masyarakat khususnya di Cianjur dapat merasakan program ini misalnya Kredit Mesra, tetapi program untuk masyarakat pedagang kecil lainnya harus kita dukung,” ucapnya.

Baca Juga:  Bangkai Kendaraan Laka Lantas Bikin Kumuh Pintu Tol Jatiluhur

Direktur Utama BPR Cianjur, Subardi mengapresiasi dalam pembahasan permodalan BPR Cianjur khususnya bisa dipenuhi. Kecukupan modal BPR Cianjur sudah melebihi regulasi minimum 12 persen, sedangkan BPR Cianjur mencapai sebesar 37 persen.

“Hanya saja, kami disini terkendala perluasan jaringan kantor dan tidak dapat melibatkan pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan itu. Termasuk untuk penguatan sumber teknologi informasi tidak bisa bersumber dari dana pihak ketiga,” katanya.

Baca Juga:  Sudah Berstatus Buronan KPK, PBNU Belum Nonaktifkan Mardani Maming

Kinerja terakhir triwulan II Tahun 2019 ini BPR Cianjur memerger empat cabang kantor sejak 2011 dan mencatatkan keuntungan dalam 3 tahun terakhir. Sebelumnya ada kekosongan kontribusi deviden karena ada sejak merger ada kerugian lantaran 4 cabang digabung.

Dia mengharapkan agar penambahan permodalan bisa terealisasi. Pasalnya, infrastruktur kantor pusat masih bersifat kontrak dan berakhir 2020.

“Secara regulasi dimungkinkan bahwa permodalan 50 persen bisa membantu kendala yang dihadapi,” tandasnya. (Red)

Jabar News | Berita Jawa Barat