Banyak Permasalahan Dibalik Megahnya Pesta Rakyat Motekar

JABARNEWS | KAB. TASIKMALAYA – Masih banyak permasalahan dibalik megahnya Pesta Rakyat Motekar dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke 387, yang digelar, Jum’at (26/7/2019).

Hal tersebut dikatakan Ketua PC PMII Kabupaten Tasikmalaya, Lutfi Lutfiansyah saat dihubungi Jabarnews.com melalui telepon pribadinya.

“Seberapa penting pesta rakyat itu digelar, terkecuali jika di Kabupaten Tasikmalaya ini tak ada masalah. Pasalnya, sejumlah permasalahan di Kabupaten Tasikmalaya masih banyak yang belum terselesaikan,” kata Lutfi, Sabtu (27/7/219).

Lutfi menilai Pemkab Tasikmalaya saat ini distagnasi yang tidak kunjung pernah dievaluasi. Dari tahun ke tahun, pada momentum hari jadi, pemerintah hanya bisa mengklaim kinerja yang baik tanpa cross check segala permasalahannya.

Padahal menurut Lutfi, ada hal yang lebih substansial yang harus di bereskan pemerintah di hari jadi ke 387, apakah lebih membaik atau memburuk.

Baca Juga:  Ini Pesan MUI Tasikmalaya Soal Insiden Perobekan Al Quran

Seperti sejumlah kasus yang terjadi pada tahun ini di Kabupaten Tasikmalaya seperti kasus korupsi, dimulai dari kasus dana hibah dan bansos. Ada juga dana infrastruktur yang melahirkan korupsi berantai setiap tahun nya (korupsi jalan dan jembatan Cisinga), hingga pemerintahan desa yang terjerat beberapa kasus korupsi di Kabupaten Tasikmalaya.

“Kami menilai ini ada mekanisme dan sistem yang fatal yang belum kunjung diperbaiki, dan kami meminta tutup sistem dan celah kejahatan korupsi dimulai dari desa hingga ke pejabat pemda, baik yang buta ataupun terorganisir apalagi melibatkan stakeholder yang ada,” jelasnya.

Selain itu, Lutfi juga menyoroti belum meratanya infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya, seperti urusan Jalan 1303 KM yang harus diselesaikan dengan sisa 430 KM. Kemudian jalan-jalan di wilayah Tasik Selatan seperti Puspahiang, Cibalong, Parungponteng, Cikatomas, Cikalong, Bojong Gambir dan Karang Nunggal.

Baca Juga:  Anne Ratna Mustika Sebut Proses Mutasi Jabatan di Pemkab Purwakarta Sesuai Aturan

“Selanjutnya jembatan Cipangaran Cigalontang yang memprihatinkan beberapa tahun ini, serta mangkraknya infrastruktur-infrastruktur yang lain seperti SOR Mangunreja, sengketa pembangunan wisata rumah kaca tasik dan lain sebagainya,” terangnya.

Lutfi juga menyoroti wajah pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya masih carut-marut. Menurutnya, 2 tahun kebelakang ini lembaga pendidikan diduga menjadi ladang pencucian uang dan transaksi project-project liar. Dunia pendidikan di kabupaten Tasikmalaya belum berbasis SPM, masih banyak sekolah yang kekurangan dan tidak diperhatikan.

“Dunia pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya menjadi dunia menyeramkan seperti halnya kekerasan asusila dan lain sebagainya. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) mengungkapkan, kasus kekerasan di Kabupaten Tasikmalaya meningkat 40%, 30% kasus kekerasan gender, 13% kekerasan Fisik, 12% anak hilang dan 7% kasus lain, tentu ini PR yang harus dituntaskan,” lanjutnya.

Baca Juga:  Stand Up Comedy Kabayan dan Mojang Milenial Jabar Diharapkan Bisa Kuatkan Nilai Pancasila

Belum lagi, kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya membuat rasa was-was masyarakatnya, pasalnya 3 bulan ini angka stunting meningkat di 10 desa dan tersebar di 6 kecamatan. Menurutnya, pemerintah harus sigap dan tanggap dalam kesehatan karena kesehatan masyarakat harus terjamin.

“Mari kita sama sama merefleksi dan mengevaluasi. Anggaran 2,2 M besar lho untuk potong- potong kue. PMII menyayangkan hal tersebut. (Yud)

Jabar News | Berita Jawa Barat