aqua

Kejari Didorong Keluarkan Sprindik Baru Korupsi DPRD Purwakarta

Salah satu Tokoh Masyarakat Purwakarta, Iwan Torana saat Silaturahmi dengan Kepala Kejari Purwakarta, di Kantor Kejari Purwakarta di Jalan Siliwangi, Senin (29/7/2019). (Foto: Red/JabarNews)

JABARNEWS | PURWAKARTA - Kejari Purwakarta didorong untuk mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru terhadap pimpinan dan anggota DPRD Purwakarta atas dugaan korupsi pada anggaran kegiatan DPRD Purwakarta tahun 2016. 

Hal tersebut sesuai arahan Ketua Majelis Hakim, Sudira, yang memimpin jalannya persidangan perkara korupsi DPRD Purwakarta di Pengadilan Tipikor, Bandung pada Rabu (30/1/2019) lalu.

Baca Juga:

Salah Satu Anggota DPRD Purwakarta Diduga Terima Aliran Dana PT CPM

Mantan Sekwan Dituntut 7 Tahun Dalam Sidang Kasus SPPD Fiktif DPRD Purwakarta



Dalam persidangan itu hakim menyatakan Jaksa harus mengembangkan pengakuan Ketua DPRD Purwakarta Sarip Hidayat sebagai saksi. Dimana Sarip mengakui telah menandatangan Surat Perintah Bintek saat dicecar pertanyaan Jaksa dan Hakim Marsidin Nawawi.

"Kita ingin pihak Kejari keluarkan Sprindik baru untuk mengembangkan pengakuan Sarip sebagai saksi, sesuai arahan Ketua Majelis Hakim, Sudira, yang memimpin jalannya persidangan," kata salah satu Tokoh Masyarakat, Iwan Torana usai Silaturahmi dengan Kepala Kejari Purwakarta, di Kantor Kejari Purwakarta di Jalan Siliwangi, Senin (29/7/2019).

Pria yang akrab disapa Kang Itor tersebut menjelaskan, dari keterangan pihak Kejaksaan, secara tersirat, pasca putusan PN Tipikor Bandung yang menjebloskan dua terdakwa kasus SPPD fiktif DPRD Purwakarta, tidak ada lagi langkah Kejari setempat untuk mengungkap kembali keterlibatan para anggota dewan yang menyababkan kerugian negara sebanyak Rp 2,4 miliar itu.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : Kejaksaan Negeri Purwakarta DPRD Purwakarta SPPD Fiktif Sprindik Kasus Korupsi

berita terkait

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi