Izin FPI Tidak Diperpanjang Kalau Tolak Pancasila

Izin ormas FPI, telah berakhir masa berlakunya pada 20 Juni lalu

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan keterangan pers di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (30/7/2019). (Foto: Antara)

JABARNEWS | JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tidak akan memperpanjang permohonan izin organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) apabila organisasi massa itu menolak ideologi Pancasila.

"Itu kita tidak bisa diskriminasi dan kita tidak boleh berandai-andai, selama dia (FPI) secara formal mengatakan taat kepada Pancasila, itu silakan. Tapi kalau dia menolak Pancasila, pasti tidak bisa," kata Kalla kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, di Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Baca Juga:

Penunjukan Plt Sekda Jabar Wewenang Gubernur

Pemkab Kuningan Raih Penghargaan Parasamya Purna Karya Nugraha



Syarat untuk tunduk dengan ideologi Pancasila itu juga berlaku bagi organisasi lain, sehingga dia menekankan pemerintah tidak membeda-bedakan antarormas terkait perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) ormas.

"FPI atau ormas apa saja di Indonesia, kita tidak bisa diskriminasi, ini kan negara demokrasi. Kalau FPI itu memenuhi syarat, katakanlah 10 syarat, boleh; (kalau) tidak memenuhi, ya tidak boleh," katanya.

Izin ormas FPI, yang tercatat dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 telah berakhir masa berlakunya pada 20 Juni lalu. Untuk mendapatkan SKT baru, FPI harus melengkapi setidaknya 20 syarat administratif dari Kementerian Dalam Negeri.
Halaman selanjutnya 1 2
Tags : Izin Ormas FPI Jusuf Kalla Kemendagri

berita terkait

Gerindra Ajukan Syarat Rekonsiliasi Pemulangan Habib Rizieq

Cak Imin Undang Wapres Jusuf Kalla Hadiri HUT PKB

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi