Disdukcapil Purwakarta: Blangko E-KTP Bukan Kosong Tapi Terbatas

JABARNEWS | PURWAKARTA – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Purwakarta, Sulaiman Wilman mengatakan, blangko e-KTP bukan kosong, tetapi ketersediaannya terbatas.

Pasalnya, Disdukcapil Kabupaten Purwakarta dalam satu bulannya hanya mendapatkan 1000 keping blangko, dengan kebutuhan yang cukup banyak.

“Rata-rata per hari kita membutuhkan 400 blangko, jika dihitung 20 hari kerja dalam tiap bulannya, kita butuh 8000 blangko. Sedangkan tiap bulan kita hanya mendapatkan 1000 blangko dari pusat,” kata Wilman, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (31/7/2019).

Baca Juga:  Jelang Lawan Persipura, Bima Sakti Asah Kemampuan Ini di Timnas Indonesia U-16

Wilman menjelaskan, untuk sementara, pelayanan e-KTP diprioritaskan untuk warga yang mencetak baru dan kehilangan.

Pelayanan lain seperti perubahan alamat, status dan lainnya. Sembari menunggu ketersediaan blangko dari Kemendagri.

“Insyallah awal bulan Agustus kita akan kembali ambil blangko ke pusat,” ujarnya.

Baca Juga:  Waduh, Pemakaman untuk Jenazah Covid-19 di Cimahi Sudah Penuh

Permasalahan ini kata Wilman tidak hanya di Purwakarta, Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia juga mengalami hal serupa. Diharapkan agar ada solusi secepatnya dari Kemendagri, agar pelayanan kepada masyarakat juga lancar.

“Hingga saat ini waiting list pencetakan e-KTP di Purwakarta sekitar 5.200, dan kita berharap pihak Kemendagri bisa segera mencari solusi permasalahan ini, karena terjadi di seluruh daerah di Indonesia,” jelas Wilman.

Baca Juga:  Dinonaktifkan Terkait Kasus Penembakan Brigadir J, Ini Pengganti Hendra Kurniawan di Karopaminal Divpropam Polri

Sebagai penutup Wilman menambahkan, agar permasalahan ini tidak terus berlanjut, ia mengusulkan kepada pihak Kemendagri untuk pengadaan blangko e-KTP bisa diserahkan ke daerah masing-masing, atau ke pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Hal itu diyakini Wilman mampu mengatasi keterbasan blangko e-KTP, karena pemerintah daerah maupun provinsi lebih mengetahui kondisi di wilayahnya. (Zal)

Jabar News | Berita Jawa Barat