bjb

Ungkit Kasus Meikarta, KPK Panggil Tiga Saksi Untuk Tersangka IWK

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. (Foto: Istimewa)

JABARNEWS | JAKARTA - Sebanyak tiga saksi dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Tiga saksi itu dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat IWK.

"Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi untuk tersangka IWK terkait tindak pidana korupsi suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (5/8/2019)

Tiga saksi tersebut berasal dari unsur swasta masing-masing Yahya, Eva, dan Ali Sadikin.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah menggeledah ruang kerja IWK, rumah dinas IWK di Kota Bandung, dan rumah pribadinya di Kota Cimahi.

Dalam pengembangan kasus Meikarta itu, KPK pada Senin (29/7/2019) kembali menetapkan dua tersangka, yaitu IWK dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang BTO.

Untuk diketahui, perkara kasus Meikarta tersebut berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 14 dan 15 Oktober 2018. KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dari unsur kepala daerah, pejabat di pemkab Bekasi dan pihak swasta.

Kesembilan orang tersebut sudah divonis yaitu
(1) Mantan Bupati Bekasi NHY  divonis enam tahun penjara.
(2) Mantan Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jam divonis 4,5 tahun penjara.
(3) Bekas Kepala PMPTSP Pemkab Bekasi DT divonis 4,5 tahun penjara.
(4) Bekas Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, SMB divonis 4,5 tahun penjara.
(5) Bekas Kepala Bidang Penataan ruang Dinas PUPR NRN divonis 4,5 tahun penjara.
Baca Juga:

Sekda Jabar Minta Inspektorat Tindak Lanjuti Hasil Pemeriksaan BPK

James Kekeuh Tidak Tahu Soal Proyek Meikarta

(6) Bekas Direktur Operasional Lippo Group, BS divonis 3,5 tahun penjara.
(7) HJPS divonis 3 tahun penjara.
(8) FP  divonis 1,5 tahun penjara.
(9) Tar divonis 1,5 tahun penjara.

Penerimaan oleh Bupati Bekasi NHY dan atau pejabat lain di pemerintahan kabupaten Bekasi terkait 6 aspek yang cukup sistematis untuk mempengaruhi kewenangan DPRD Kabupaten Bekasi yaitu:
a. Penerimaan terkait izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) seluas 846.356 meter persegi kepala PT Lippo Cikarang Tbk.
b. Penerimaan terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
c. Penerimaan terkait rekomendasi Dinas PUPR berupa site plan, block plan dan saran teknis IMB oleh Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.
d. Penerimaan terkait rekomendasi pemasangan alat proteksi pemadam kebakaran.
e. Penerimaan terkait rekomendasi lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup
f. Penerimaan terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). (Ara)


Jabar News | Berita Jawa Barat


Tags : Kasus Korupsi Sekda Jabar Iwa Karniwa Bupati Bekasi Meikarta KPK
properti

berita terkait

Ini Kronologi Penganiayaan Pegawai KPK Di Hotel Borobudur Jakarta

Lagi, Tindakan Kekerasan Kepada KPK

Audiensi Dengan Salim Group, Sekda Jabar Bahas Investasi Kelapa

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi