JABARNEWS | BANDUNG – Pelantikan 50 orang anggota DPRD Kota Bandung terpilih tahun 2019-2024, diwarnai oleh aksi unjuk rasa dari mahasiswa yang mengatasnamakan diri Aliansi Cipayung Kota Bandung di depan Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Senin (5/8/2019).
Puluhan massa yang berasal dari lima unsur organisasi kemahasiswaaan tersebut, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen (GMKI), dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).
Terdapat empat poin tuntutan yang tertera dalam rilis meliputi:
(1). Menuntut para anggota DPRD Kota Bandung untuk bertanggung jawab dalam fungsi legislatif.
(2). Menuntut Wali Kota Bandung untuk mengevaluasi kinerja dan kebijakan Kota Bandung.
(3). Mempertanggungjawabkan penyalahgunaan kekuasaan (kasus korupsi yang terus terjadi di Kota Bandung, seperti RTH, PDAM Tirtawening, PD Pasar Bermartabat, kasus korupsi lainnya) kepada masyarakat Kota Bandung.
(4). Mengusut tuntas seluruh kasus korupsi di Kota Bandung.
Ketua GMNI Kota Bandung, Antonius Doni MS mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut, dilakukan dalam upaya menyadarkan Pemerintah Kota Bandung agar mampu menuntaskan segala permasalahan penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak pada penderitaan masyarakat Kota Bandung.
“Kami melihat kejadian-kejadian sebelumnya sampai hari ini, bahwa begitu banyak fenomena permasalahan yang luput dari pandangan masyarakat, karena adanya kongkalikong (persekongkolan) antara sesama pejabat atau pengusaha dengan pejabat daerah, sehingga terjadi pembiaran,” ujarnya kepada wartawan di sela aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bandung.
Melalui aksi ini, lanjut Antonius pihaknya menuntut adanya kejelasan transparansi dari kinerja dan kebijakan Pemerintah Kota Bandung terhadap rakyat selama ini. Kemudian pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan penyalahgunaan kekuasan yang sampai hari ini terus terjadi di Kota Bandung.
“Salah satu contoh kasus korupsi yang jelas terjadi dan adanya pembiaran adalah PD. Pasar Bermartabat, dimana dimainkan dengan berbagai cara dan pertaruhan modal kongkalikong didalamnya, antara pengusaha dan pemilik kekuasaan untuk mengamankan kepentingan satu sama lain,” ucapnya.
Antonius pun berharap, dengan dilantiknya para anggota DPRD Kota Bandung dapat segera memberikan perubahan positif yang nyata bagi kepentingan masyarakat dan mengusut tuntas seluruh kasus korupsi dan potensi penyalahgunaan wewenang kekuasaan di Kota Bandung, agar Kota Bandung bebas dari tindak korupsi.
“Kami meminta adanya perubahan nyata yang berpihak pada rakyat, bukan lagi mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan partai politik manapun, bila itu tidak sanggup lebih baik mereka mengundurkan dari dari peran wakil rakyat selama ini,” katanya.
Sebelumnya, aksi mengejutkan pun terjadi di dalam Gedung DPRD Kota Bandung, saat prosesi penandatanganan fakta integritas para anggota legislatif yang telah diambil sumpah/janji jabatannya. Di balik balkon lantai dua aula rapat DPRD Kota Bandung, tampak seorang pemuda tiba-tiba berteriak sambil membentangkan sebuah spanduk putih bertuliskan ‘5 Agustus Kematian Aspirasi Rakyat’. Pemuda itu pun kemudian diamankan oleh petugas keamanan dan kepolisian dari Polrestabes Bandung.
Selain itu, sempat terjadi kericuhan antara petugas dan mahasiswa sehingga mengakibatkan satu orang mahasiswa mengalami luka dibagian kepala. (RNU)
Jabar News | Berita Jawa Barat
