JABARNEWS | PURWAKARTA – Setiap adanya aksi demo yang dilakukan berbagai pihak, personel kepolisian selalu siap untuk melakukan pengamanan.
Pengamanan yang dilakukan sebenarnya tidak hanya difokuskan di lokasi aksi demo namun dibeberapa tempat.
Seperti pengamanan aksi demo gabungan Mahasiswa Purwakarta, pada Selasa (6/8/2019), selain membentuk barisan agar massa tidak masuk ke gedung DPRD Purwakarta, arus lalu lintas juga menjadi perhatian petugas kepolisian.
Pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi demo harus diatur sedemikian rupa, agar pengguna jalan tetap merasakan suasana aman kendati adanya aksi demo.
“Fokus pengamanan kita bukan hanya di pintu gerbang gedung DPRD tetapi kondisi lalu lintas tetap kita jaga, agar pengguna jalan tetap merasa aman,” kata Kapolres Purwakarta, AKBP Matrius melalui Wakapolres Purwakarta, Kompol Ijang Safei.
Wakapolres juga menuturkan, dalam melakukan pengamanan aksi demo, pihak kepolisian tetap melakukan secara persuasif. Salah satunya dengan menempatkan personel Polwan di garis depan untuk mendinginkan suasana.
Bahkan ujar Wakapolres, ada personel Polwan yang sengaja diturunkan untuk memberikan air mineral kepada massa aksi demo. Tujuan pemberian air mineral tersebut semata-mata untuk menghindari terjadinya dehidrasi kepada pendemo.
“Mereka (massa pendemo) sebelumnya sudah melakukan jalan kaki, setibanya di depan gedung DPRD Purwakarta ini langsung melakukan orasi dengan begitu semangat. Kami yakin mereka semua haus, makanya air mineral kita bagikan agar mereka tidak sakit,” ujar Wakapolres.
Terkait adanya terlihat personel Polres Purwakarta yang melakukan bersih-bersih sampah usai massa aksi demo membubarkan diri, Wakapolres mengungkapkan, hal itu dilakukan secara spontan.
Namun yang pasti, tambah Wakapolres, kehadiran pihak kepolisian dalam pengamanan aksi demo semata-mata untuk tetap memberikan rasa aman, baik bagi massa aksi demo itu sendiri dan tentunya kepada masyarakat yang ada di sekitar lokasi.
“Kami personel kepolisian memiliki tugas untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat,” ucapnya.
Untuk diketahui, pelantikan anggota DPRD Purwakarta periode 2019-2024 diwarnai aksi demo yang dilakukan gabungan mahasiswa di Kabupaten Purwakarta.
Salah satu tuntutan mahasiswa dalam aksi demo di depan gedung DPRD Purwakarta tersebut, yaitu menyampaikan penolakan pelantikan terhadap 23 anggota DPRD Purwakarta yang kembali duduk di kursi legislatif.
Pasalnya, 23 anggota DPRD Purwakarta petahana tersebut diduga terlibat dalam kasus korupsi SPPD Fiktif di DPRD Purwakarta tahun anggaran 2016.
Kendati sempat terjadi aksi dorong-dorongan antara massa dengan petugas kemananan dan aksi bakar ban, aksi demo berakhir dengan aman. (Zal)
Jabar News | Berita Jawa Barat
