bjb

Inilah Isi Surat Edaran BKN Tentang Kewenangan Plh dan Plt

Surat Edaran (SE) Nomor 2/SE/VII 2019. (Foto: Setkab)

JABARNEWS | BANDUNG - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana pada 30 Juli 2019 telah mengirimkan Surat Edaran (SE) Nomor 2/SE/VII 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian. Surat Edaran ini ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

Mengacu pada Pasal 14 ayat (1,2, dan 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kepala BKN menyampaikan, pejabat yang melaksanakan tugas rutin terdiri atas: 1). Pelaksana Harian (Plh) yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif berhalangan sementara; dan 2). Pelaksana Tugas (Plt) yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

Baca Juga:

Inilah Daftar UMK di Jabar Tahun 2020

Pendaftaran CPNS Baru Dibuka Jam 23.11 WIB Hari Ini



“Pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran,” tulis Kepala BKN.

Mengenai keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengutip Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebutkan, adalah keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.
Halaman selanjutnya
Tags : Surat Edaran BKN Pelaksana Harian Pelaksana Harian Kewenangan

berita terkait

180 Ribu PNS Dipindahkan ke Ibu Kota Baru Secara Bertahap

Begini Cara Pengelolaan Sampah Mandiri Ala Bupati Purwakarta

1.906 PNS Terlibat Tipikor Diberhentikan Tidak Hormat

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi