bjb

Gugatan Demokrat untuk DPRD Jawa Barat Ditolak MK

Kuasa Hukum Pemohon (Wiwin Winingsih)Yandri Sudarso dalam sidang pleno pengucapan putusan perkara PHPU DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat, Jumat (9/8) (Foto: Humas MK)

JABARNEWS | JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa hasil pemilu legislatif yang dimohonkan Partai Demokrat untuk DPRD Provinsi daerah pemilihan Jawa Barat 9 (Kabupaten Bekasi). 

Majelis Hakim Konstitusi menilai permohonan tidak beralasan menurut hukum.

“Menolak permohonan Pemohon,” jelas Ketua MK Anwar Usman didampingi hakim konstitusi lainnya, Jumat (9/8/2019) malam.

Permohonan ini terkait perolehan suara DPRD Provinsi Jabar Dapil 9 atas nama Wiwin Winingsih terhadap rekan separtainya nomor urut 1 atas nama Achdar Sudrajat.

Wiwin menuding, terjadi penggelembungan suara untuk Achdar Sudrajat nomor urut 1, yang hampir terjadi di semua desa di Tambun Selatan.

Namun dalam pertimbangan hukum, Hakim Konstitusi, Wahiduddin Adams menjelaskan, dalil Pemohon tidak terbukti.

Baca Juga:

Bupati Sumedang Targetkan Tekan Kemiskinan Di Level 5 Persen

Mang Oded Berterima Kasih Pada Elih

Hal itu setelah dilakukan penyandingan formulir DA1 milik Pemohon dan Termohon, ternyata jumlahnya sama dan tidak ada pengurangan suara. 

Selain itu, beberapa dalil yang dipermasalahkan Pemohon tentang pelanggaran administrative Termohon bukan wewenang MK untuk menilai.

“Atas dasar ini, MK memandang dalil Pemohon lemah dan tidak berdasar menurut hukum,” tegasnya. (Kis)

Jabar News | Berita Jawa Barat




Tags : MK Sidang PHPU Pileg 2019 Pileg 2019 Gugatan Buat DPRD Jabar Gugatan Ditolak
properti

berita terkait

Antisipasi DBD, Pemkot Bandung Sambangi Sekolah

Prakiraan Cuaca Jawa Barat Selasa, 29 Januari 2019

Jadi Jalur Truk Pasir, Jalancagak Seperti Kubangan Sawah

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi