aqua

Dewan Pers Akan Terbitkan Surat Edaran Daftar Media Resmi ke Pemda

Sesuai amanah Dewan Pers yang diatur di UU No 40 tahun 1999. Diharapkan pemerintah berhati-hati membelanjakan anggarannya (APBN atau APBD) kepada media yang dinilainya masih kurang sah.

Ketua Dewan Pers, Prof Dr KH Mohammad Nuh.,DEA. (Foto: Red)

JABARNEWS | BANDUNG - Dewan Pers dalam waktu dekat akan menerbitkan Surat Edaran atau meminta pemerintah daerah tentang kriteria perusahaan media yang memiliki legalitas perusahaan dan terdaftar di Dewan Pers.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Dewan Pers, Prof Dr KH Mohammad Nuh.,DEA yang didampingi Kabag Umum dan Kepegawaian Dewan Pers, Irwan serta Sekretaris Dewan Pers Syaefudin saat melakukan verifikasi faktual di beberapa media di Makassar, belum lama ini.

Baca Juga:

Dewan Pers Berharap Agar Pemberitaan Pemilu Berimbang

Dewan Pers: Pemilu 2019 Paling Rumit



"Jadi nanti kita buatkan semacam edaran ke Pemda/Pemkab, Pemkot, Pemprov dengan list media yang legal dan terdaftar di Dewan Pers. Dana APBN dan APBD disalurkan yang tidak legal itukan persoalan. Istilahnya beli sapi tapi curian, meskipun sapi jelas yaitu berita ada. Tapi secara sadar kalau membelanjakan pada tidak jelas dari dewan pers itu dianggap bisa jadi temuan,” tegas M Nuh.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) era Presiden Susulo Bambang Yudhoyono juga meminta kepada perusahaan pers yang belum memiliki legalitas segera mendaftar ke Dewan Pers.

"Sepanjang memenuhi syarat akan diakui," terangnya.
Halaman selanjutnya 1 2 3
Tags : Dewan Pers Legalitas Media Verifikasi Faktual Perusahaan Pers

berita terkait

Nama Situs Berita Liputan6.com Dicatut untuk Menyebarkan Hoaks

Sah! Jabarnews.com Diverifikasi

Persib

Berita Populer

Berita Terkini

Mang Jabar

jabarnews tv

tag populer

unduh aplikasi