JABARNEWS | JAKARTA – Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam melakukan reformasi total jajaran birokrasi serta memangkas lembaga non struktural yang dinilai tidak efektif didukung penuh DPR.
Selain itu, kedepan setiap munculnya undang-undang yang baru tidak harus diikuti dengan pembentukan lembaga non struktural baru pula.
Demikian penegasan itu disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) usai bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Syafruddin, di Ruang Kerjanya Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/07/19).
Bamsoet menjelaskan diparuh pertama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo, DPR dan pemerintah telah melakukan perombakan 23 lembaga negara non struktural yang dilebur atau dibubarkan.
Dengan kebijakan tersebut dinilai dapat menghemat anggaran hingga Rp25,34 triliun.
“Kemudian di paruh kedua, masih akan ada beberapa lembaga maupun fungsi kementerian yang akan diintegrasikan. Karena pada prinsipnya, yang terpenting bukan kuantitas lembaganya, melainkan kualitas lembaganya,” ujar Bamsoet.
Ditempat yang sama Menpan-RB, Syafruddin mengatakan kedatangannya kali ini ke DPR adalah untuk mengawali pembicaraan pendahuluan mewakili pemerintah kepada DPR agar bisa sejalan dalam menuntaskan reformasi birokrasi.
“Pemerintah merencanakan ada beberapa lembaga negara non struktural lainnya yang akan dilebur atau dibubarkan. Misalnya, lembaga riset dan pengawasan yang berada di instansi negara, jumlahnya cukup banyak, sekitar tujuh lembaga,” kata Syafruddin.
Menurutnya hal itu sedang dikaji apakah akan dibuat satu wadah tunggal atau diintegrasikan kedalam kementerian tertentu.
Maka dari itu perlu dukungan DPR agar proses melanjutkan reformasi birokrasi bisa lancar. (Kis)
Jabar News | Berita Jawa Barat
